Tanggapi Trump, Putin Isyaratkan Hidupkan Lagi Uji Coba Senjata Nuklir

Moskow: Presiden Rusia Vladimir Putin meminta pemerintahnya menyiapkan usulan mengenai kemungkinan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir. Langkah ini menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menginstruksikan Pentagon untuk melakukan hal serupa “secara setara” dengan negara lain.

Dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia, Putin menegaskan bahwa Moskow tetap mematuhi Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT) yang melarang ledakan uji nuklir. Namun, ia menegaskan bahwa Rusia akan menanggapi dengan tindakan sepadan bila negara lain melanggar kesepakatan itu.

“Jika Amerika Serikat atau negara lain yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut melakukan uji coba, Rusia berkewajiban mengambil langkah timbal balik,” kata Putin, seperti dikutip CBS News, Kamis, 6 November 2025.

Trump sebelumnya menyebut dalam wawancara untuk program CBS 60 Minutes bahwa Rusia termasuk di antara beberapa negara yang masih melakukan uji senjata nuklir. 

“Rusia melakukan uji coba, begitu juga Tiongkok, tapi mereka tidak membicarakannya,” kata Trump kepada CBS News.

“Kami juga akan melakukan uji coba, karena mereka melakukannya, dan negara lain juga. Korea Utara dan Pakistan pun sudah melakukan uji coba,” ucap Trump.

Belum jelas jenis uji coba yang dimaksud Trump. AS terakhir kali meledakkan perangkat nuklir pada 1992.

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menyindir pernyataan tersebut di media sosial. “Tidak ada yang tahu apa maksud Trump dengan ‘uji coba nuklir’ (mungkin dia sendiri pun tidak tahu),” tulisnya.

“Namun dia presiden Amerika Serikat, dan konsekuensi dari ucapannya tidak bisa dihindari. Rusia harus menilai kelayakan melakukan uji coba nuklir penuh,” tegas Medvedev.

Negara lain bantah tuduhan Trump

Tiongkok menjadi negara pertama yang menolak tuduhan uji coba rahasia tersebut. Seorang pejabat Pakistan juga menegaskan kepada CBS News bahwa negaranya “tidak akan menjadi pihak pertama yang melanjutkan uji coba nuklir.”

Pernyataan Trump muncul hanya beberapa hari setelah calon pemimpin Komando Strategis AS (STRATCOM), lembaga yang mengawasi senjata nuklir, menyampaikan kepada Kongres bahwa tidak ada bukti Rusia maupun Tiongkok melakukan uji coba nuklir eksplosif.

Hingga kini, Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang diketahui melakukan ledakan nuklir sejak 1990-an. Rusia terakhir kali melaksanakan uji coba semacam itu pada 1990, sementara Tiongkok pada 1996.

Amerika Serikat termasuk di antara hampir 180 negara yang menandatangani CTBT, meski belum meratifikasinya, seperti Tiongkok dan beberapa kekuatan nuklir lain. Pada 2023, Putin mencabut ratifikasi Rusia terhadap traktat itu, langkah yang memicu spekulasi tentang kemungkinan uji coba baru.

Setahun kemudian, ia menyetujui perubahan doktrin nuklir Rusia yang menurunkan ambang batas penggunaan senjata tersebut. Doktrin baru itu memungkinkan Moskow menganggap serangan dari negara non-nuklir yang didukung kekuatan nuklir sebagai serangan gabungan, membuka peluang respons nuklir meski serangan awal menggunakan senjata konvensional.

Putin beberapa kali mengancam penggunaan senjata nuklir sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Moskow juga menegaskan bahwa jika Washington mengizinkan Kiev menggunakan rudal buatan Barat untuk menyerang wilayah Rusia, maka AS dan sekutunya di NATO akan dianggap terlibat langsung dalam perang.

Sementara itu, Trump hingga kini belum mengabulkan permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memperoleh rudal jarak jauh Tomahawk buatan AS.

Menteri Energi AS Chris Wright kemudian menjelaskan bahwa uji coba yang dimaksud Trump tampaknya bersifat teknis, bukan ledakan nuklir. “Yang dibicarakan adalah uji sistem, bukan ledakan nuklir,” kata Wright kepada Fox News.

“Ini disebut ‘ledakan non-kritis,’ yaitu pengujian bagian lain dari senjata nuklir untuk memastikan sistemnya bekerja sesuai rancangan,” pungkas Wright.