Trump Siapkan Rencana Cadangan Jika Mahkamah Agung Batalkan Kebijakan Tarif

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pemerintahannya menyiapkan langkah alternatif jika Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan kebijakan tarif kontroversial yang diberlakukan terhadap sejumlah mitra dagang utama. 

Pernyataan itu disampaikan setelah para hakim agung menunjukkan keraguan besar terhadap dasar konstitusional penerapan tarif sepihak oleh presiden.

Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump membela kebijakan tarif sebagai langkah penting bagi keamanan nasional, sembari mengakui perlunya strategi baru jika Mahkamah Agung menolak kebijakan tersebut.

“Saya pikir itu akan menjadi hal yang merugikan bagi negara ini, tetapi kami juga harus menyiapkan rencana cadangan,” ujar Trump, seperti dikutip Yeni Safak, Jumat, 7 November 2025. 

Ia menambahkan bahwa tim hukumnya tampil baik dalam persidangan, meski sejumlah hakim konservatif dan liberal sama-sama mempertanyakan tafsir pemerintah terhadap kewenangan presiden berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Sidang Mahkamah Agung diwarnai pertanyaan tajam terhadap Jaksa Agung D. John Sauer mengenai dugaan upaya pemerintah melewati kewenangan pajak yang menjadi hak Kongres. 

Hakim Sonia Sotomayor menegaskan bahwa “Anda mengatakan tarif bukan pajak, padahal jelas fungsinya sama, menghasilkan pendapatan dari warga Amerika.” Hakim konservatif Neil Gorsuch juga menyoroti penerapan tarif tanpa persetujuan legislatif, menyebutnya berpotensi menjadi bentuk pelebaran kekuasaan eksekutif.

Kasus ini menjadi ujian penting terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dalam kebijakan perdagangan. Pengadilan tingkat bawah sebelumnya memutus bahwa Trump melampaui kewenangannya di bawah IEEPA ketika menetapkan tarif terkait fentanyl pada Kanada, Tiongkok, dan Meksiko, serta tarif timbal balik bagi negara lain. 

Pengacara pihak penggugat, Neal Katyal, menekankan bahwa “Para pendiri negara memberikan kekuasaan pemungutan pajak hanya kepada Kongres,” menandakan potensi putusan bersejarah yang dapat mengubah batas kewenangan presiden dalam menetapkan kebijakan perdagangan.