Pemerintah India Kontrol Penggunaan Kecerdasan Buatan ke Publik

New Delhi: India telah meminta perusahaan teknologi untuk meminta persetujuan Pemerintah India sebelum alat kecerdasan buatan (AI) tak dapat diandalkan atau sedang diuji coba dirilis ke publik. AI juga harus diberi label karena berpotensi memberikan jawaban yang salah atas pertanyaan pengguna.
 

baca juga: Kecerdasan Buatan Menuntut Manusia Semakin Maju

"Penggunaan alat-alat tersebut, termasuk AI generatif, dan ketersediaannya bagi pengguna di Internet India harus dilakukan dengan izin eksplisit dari Pemerintah India," kata Kementerian TI India, dilansir Channel News Asia, Senin, 4 Maret 2024.  

Negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba menyusun peraturan untuk mengatur AI. India telah memperketat peraturan bagi perusahaan media sosial, yang menganggap negara Asia Selatan sebagai pasar dengan pertumbuhan tertinggi.

Peringatan tersebut muncul seminggu setelah seorang menteri pada 23 Februari 2024 mengecam alat AI Gemini milik Google atas tanggapannya terhadap Perdana Menteri India Narendra Modi karena dianggap menerapkan kebijakan yang berkarakter fasis.

Sehari kemudian, Google mengatakan pihaknya segera berupaya mengatasi masalah ini dan alat tersebut mungkin tidak selalu dapat diandalkan khususnya untuk peristiwa terkini dan topik politik.

"Keamanan dan kepercayaan adalah kewajiban hukum platform. Maaf Tidak Dapat Diandalkan tidak dikecualikan dari hukum," kata Wakil Menteri TI Rajeev Chandrasekhar di platform media sosial X menanggapi pernyataan Google.

Penasihat India pada Jumat juga meminta platform untuk memastikan alat AI mereka tidak mengancam integritas proses pemilu. Pemilihan umum India akan diadakan musim panas ini, di mana partai nasionalis Hindu yang berkuasa diperkirakan akan memperoleh mayoritas suara.