Kemenko Polhukam Evaluasi Sistem Keamanan usai PDN Dijebol Ransomware

Makassar: Pemerintah terus berusaha mendalami kebocoran pusat dana nasional (PDN). Mereka juga memastikan sebagian data sudah berjalan dengan normal.

"Ini sedang terus kita dalami terkait ke kebocoran data yaitu masuknya ransomware di pusat data nasional," kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 26 Juni 2024.

Ia mengatakan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga telah memberikan pemberitahuan soal itu. Saat ini BSSN juga tengah melakukan penelitian atau pengecekan dampak dari kebocoran data tersebut.

"Saat ini BSSN juga terus meneliti dampak lanjutannya agar kita bisa memitigasi kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi," ungkapnya.

Hadi pun memastikan, untuk beberapa kebocoran seperti keimigrasian dan lain-lainnya sudah berjalan normal. Hanya saja, kata dia, bakal dijadikan sebagai bahan evaluasi agar hal tersebut tidak terulang.

"Ini satu bahan evaluasi bagaimana mengamankan sistem," ujarnya.
 

Baca juga: Keamanan Siber Indonesia Jadi Sorotan Usai Situs Bais Diduga Diretas

Sebelumnya, Kepala BSSN Letjen Hinsa Siburia menanggapi gangguan terhadap server PDN. Menurut dia, terganggunya server PDN adalah imbas serangan siber ransomware.

"Insiden PDS ini adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware," kata Hinsa Siburian di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

Hinsa menjelaskan Ransomware adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lockbit 3.0. Dampak dari serangan server PDN cukup luas dan layanan keimigrasian menjadi yang paling terdampak.

Layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional sempat terganggu. Seluruh autogate sempat tidak berfungsi, namun kini berangsur pulih.

Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menyebut penyerang Server PDN meminta uang tebusan. Jumlahnya tak main-main USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar.

"Iya menurut tim (minta) USD8 juta," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.