Indonesia Minta Majelis Umum PBB Gelar Sesi Darurat Isu Gaza

New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dinilai lamban dalam merespons situasi kemanusiaan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu, ketika Hamas melancarkan serangan kilat ke Israel. Israel pun membalas serangan itu dengan menggempur Gaza hingga saat ini.

Melihat situasi yang semakin memburuk, Indonesia mencoba berbicara dengan sejumlah pihak terkait isu Gaza, termasuk dengan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Liga Arab dan OKI kemudian sepakat untuk mendukung agar pembahasan isu Gaza dibawa ke sebuah sesi darurat di Sidang Majelis Umum PBB, bukan Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga mengambil inisiatif dan menggandeng sejumlah negara agar mendukung langkah yang diambil Liga Arab serta OKI.

Surat dari Liga Arab dan OKI telah dilayangkan ke Presiden Sidang Majelis Umum PBB pada 19 Oktober lalu. Empat hari kemudian, Indonesia bersama delapan lain juga mengeluarkan surat bersama yang berisi dukungan atas langkah dua organisasi itu.

Sembilan negara termasuk Indonesia yang menandatangani surat itu adalah Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Maladewa, Timor Leste dan Vietnam.

"Kita pertama-tama berbicara ke negara-negara ASEAN, mengenai bagaimana jika kita mendorong presiden SMU PBB agar mau menggelar sesi darurat. Permintaan ini disambut baik, dan akhirnya kita juga menggalang negara lain di luar Asia Tenggara," kata Wakil Tetap (Watap) RI untuk PBB di New York, Dubes Arrmanatha Nasir, dalam keterangan virtual kepada awak media, Selasa, 24 Oktober 2023.

Liga Arab dan OKI

Pada 23 Oktober lalu, lanjut Arrmanatha atau akrab disapa Tata, Presiden Sidang Majelis Umum PBB mengindikasikan bahwa dirinya sepakat dengan usulan OKI dan Liga Arab, yang juga didorong sembilan negara termasuk Indonesia, untuk menggelar sesi darurat mengenai Gaza pada 26 Oktober mendatang.

"Ini sebenarnya sudah merupakan langkah Indonesia sejak awal, karena kita memperkirakan DK PBB sulit bergerak atas isu (Gaza) ini," ucap Tata.

Meski bukan merupakan negara anggota Dewan Keamanan PBB tahun ini, Indonesia tidak tinggal diam dalam menyikapi isu Gaza. Tata mengatakan bahwa Indonesia terus melakukan konsultasi informasi dengan sejumlah negara, dalam upaya mendorong agar DK PBB menyerukan langkah gencatan senjata dan membuka akses kemanusiaan ke Gaza.

Tidak hanya seputar ranah DK PBB, Indonesia juga mengupayakan agar bertemu pertemuan di setiap komite PBB juga selalu mengangkat isu Gaza.

"Kita mencoba menyuarakan agar situasi di Gaza perlu mendapat perhatian dalam berbagai resolusi dan komite. Kita dorong agar isu Gaza mendapat political visibility," sebut Tata.

"Kita berupaya agar negara-negara di PBB ini tidak menganggap isu Gaza hanya ada di DK, tapi di semua pembahasan di berbagai komite," sambungnya.

Baca juga:  Ini Alasan PBB Lamban Merespons Situasi di Jalur Gaza