Indonesia Kecewa DK PBB Terhalang Kerja karena Hak Veto

Jakarta: Indonesia telah mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan kekecewaan terhadap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) perihal kinerja badan tersebut dalam menangani situasi yang terus memburukdi Jalur Gaza. Kekecewaan itu telah disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam tiga poin utama.

"Pernyataan Indonesia tersebut mencerminkan kekecewaan Indonesia terhadap kerja DK PBB. Sampai saat ini, DK PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk dapat menangani perkembangan di Gaza, untuk menghentikan kekerasan, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman," kata Menlu Retno dalam pernyataan pers virtual, Rabu, 25 Oktober 2023.

"Perbedaan pendapat dan bahkan veto menghalangi kerja DK PBB," tegas Menlu Retno.

Ia mengatakan, dengan situasi ini, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong isu Palestina dibahas dalam sesi khusus darurat Sidang Majelis Umum PBB. Pertemuan itu akan dilaksanakan pada Kamis, 26 Oktober 2023.

"Dan saya akan hadir," tegasnya.

Dalam debat terbuka DK PBB, Indonesia menyampaikan tiga fokus. Pertama, pentingnya persatuan untuk terciptanya gencatan senjata.

Kedua, pentingnya memprioritaskan akses kemanusiaan. Dan fokus ketiga, kembalikan rasa kemanusiaan dalam kerja DK PBB.

"Saya ingatkan, kita semua adalah manusia. Kita semua berhak memiliki rumah," ucap Menlu Retno.

Oleh karena itu, Indonesia menolak pengusiran dan penggusuran bangsa Palestina. Indonesia, lanjut dia, juga mengingatkan kembali bahwa DK PBB memiliki tanggung jawab untuk mengatasi situasi di Gaza dan akar masalahnya, menjamin terciptanya two state solution.

"Pernyataan saya di DK PBB saya tutup dengan pernyataan bahwa 'Indonesia stands with the people of Palestine'. Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina," pungkas Menlu Retno.

Baca juga:  Tiga Poin Desakan RI di DK PBB Soal Situasi di Gaza, Apa Saja?