Yoon Suk-yeol Diberi Batas Waktu untuk Diperiksa atau Terancam Ditangkap

Seoul: Jaksa Korea Selatan hari Selasa ini memerintahkan Yoon Suk-yeol, presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, untuk hadir sebelum akhir pekan guna menjalani pemeriksaan terkait penerapan darurat militer, atau menghadapi kemungkinan penangkapan, demikian dilaporkan kantor berita Yonhap.

Yoon, yang diskors dari jabatannya oleh parlemen pada Sabtu lalu, sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan oleh jaksa Korea Selatan bersama tim gabungan kepolisian, kementerian pertahanan, dan penyidik anti-korupsi.

Presiden dan beberapa orang dalam lingkarannya terancam hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati, jika terbukti bersalah. Saat ini, Yoon hanya dikenakan larangan bepergian.

Hari ini, jaksa memperingatkan Yoon untuk hadir dalam pemeriksaan terkait upaya darurat militer sebelum Sabtu, atau terancam dikenai surat perintah penangkapan, menurut Yonhap yang mengutip pernyataan kejaksaan.

Unit investigasi gabungan juga meluncurkan penggerebekan terhadap layanan keamanan Yoon untuk mencoba memperoleh catatan telepon, menurut laporan kantor berita tersebut.

Sebelumnya, unit tersebut telah meminta agar presiden yang diskors hadir untuk menjawab pertanyaan pada Rabu, tetapi ditolak oleh kantornya, ujar seorang pejabat kepada wartawan.

Penyidik meminta Yoon hadir di kantor pada pukul 10 pagi untuk diperiksa atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, kata mereka.

Namun, panggilan tersebut “dikembalikan sebagai ‘tidak terkirim’” oleh kantor kepresidenan, tambah mereka dalam sebuah pernyataan.

“Identitas orang yang menolak menerima panggilan tersebut tidak diketahui,” kata mereka.

Krisis Politik

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada Senin memulai proses terhadap Yoon dan memiliki waktu sekitar enam bulan untuk menentukan apakah akan menguatkan pemakzulan tersebut.

Seorang juru bicara pengadilan mengatakan para hakim telah menjadwalkan sidang pendahuluan pada 27 Desember, di mana Yoon tidak diharuskan hadir.

Yoon dicopot oleh parlemen Korea Selatan pada Sabtu karena upaya singkatnya untuk menangguhkan pemerintahan sipil, yang menyebabkan krisis politik terburuk di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Jika pemecatannya dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi, pemilu baru harus diadakan dalam waktu dua bulan. Perdana Menteri Han Duck-soo saat ini menjabat sebagai pemimpin sementara menggantikan Yoon.

Protes besar-besaran terhadap pemimpin yang dimakzulkan, dengan demonstrasi kecil yang mendukungnya, telah mengguncang ibu kota Korea Selatan sejak dekrit darurat militer singkat yang dikeluarkan Yoon pada 3 Desember.

Demonstran dari kedua kubu berjanji untuk terus memberikan tekanan sementara Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan nasib Yoon.

Pada Senin malam, ratusan warga Korea Selatan menggelar aksi berjaga di pusat kota Seoul untuk menuntut pemecatan resminya.

“Saya datang lagi ke sini, berharap kita tidak akan pernah memiliki presiden seperti ini lagi,” kata Kim Chan-suk, 67 tahun, kepada AFP dalam aksi tersebut.

“Saya datang kesini setiap hari untuk terus berjuang sampai Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan,” ujar demonstran Han Myung-hak, 52 tahun, kepada AFP. (Siti Khumaira Susetyo)

Baca juga:  Pernah Mangkir, Yoon Suk-yeol Dipanggil Lagi untuk Interogasi Darurat Militer