Biaya Haji Diharapkan Tak Membebani Jemaah dan Pemerintah

Bandung: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1445 H/2024 M harus menggunakan pendekatan rasionalitas. Ia ingin biaya haji tidak memberatkan masyarakat. 

"Saya dari dulu mengatakan agar menggunakan pendekatan rasionalitas, berapa yang harus di (tambah), sehingga haji itu tidak memberatkan jemaah," ujar Ma'ruf usai menghadiri Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Buahbatu, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 16 November 2023.

Ma'ruf berharap komposisi biaya haji seimbang antara jamaah dan subsidi dari dana haji. Sebab, kebijakan proporsi biaya haji sebelumnya membuat dana haji tergerus. 

"Dulu itu kan terlalu berat di sumbangannya itu lebih 50 persen itu sehingga bisa menggerus dana haji yang ada. Karena hasil dana haji itu tidak cukup untuk memberikan subsidi," jelasnya.

Selain itu, Wapres sempat menyinggung mengenai usulan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait usulan subsidi dari dana haji sebesar 30 persen. Ia menilai usulan itu dapat dibahas bersama dengan DPR.

Namun, ia berpesan subsidi tidak dilakukan dalam jumlah besar. Subsidi dapat diberikan secara bertahap.

"Subsidinya sekian saja dulu, sedikit-sedikit tidak langsung jlek gitu," jelasnya.

Biaya Haji 2024 diusulkan Rp105 juta per orang. Hal tersebut diusulkan Menag Yaqut dalam rapat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445H/2024M di DPR.

"Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," kata Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 13 November 2023.

Pada usulan itu juga, proporsi subsidi biaya haji diajukan sebesar 30 persen yakni 32 juta. Sedangkan biaya yang ditanggung jemaah adalah 70 persen atau 73 juta.