PM Jepang Janji Tegakkan Hukum Maritim usai Penangkapan Kapal Tiongkok

Tokyo: Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berjanji akan menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, setelah kapten kapal nelayan Tiongkok ditahan pekan lalu.

Melalui akun media sosial X di hari Minggu, ia menyatakan Tokyo akan terus mengambil langkah penegakan yang kuat untuk mencegah dan menghalangi operasi penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing.

Otoritas Jepang pada Jumat lalu telah membebaskan kapten yang ditahan tersebut setelah pihak Tiongkok menyerahkan dokumen yang menjamin pembayaran uang jaminan.

Dilansir dari Anadolu Agency, Senin, 16 Februari 2026, Badan Perikanan Jepang sebelumnya menyatakan kapal itu disita pada Kamis dan sang kapten ditahan karena diduga mengabaikan perintah berhenti ketika berada di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang di lepas pantai Nagasaki.

Insiden tersebut menjadi penyitaan pertama kapal nelayan Tiongkok oleh otoritas Jepang di perairan Jepang barat daya sejak 2022.

Pemerintah di Beijing menyatakan berharap Tokyo akan mematuhi perjanjian perikanan Jepang–Tiongkok, menegakkan hukum secara adil, serta melindungi hak dan kepentingan sah pihak terkait.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan negaranya “selalu” meminta para nelayan untuk beroperasi sesuai hukum dan peraturan, serta menegaskan Beijing akan menjaga “hak dan kepentingan sahnya.”

Hubungan kedua negara sendiri telah berada dalam tekanan sejak November, ketika Takaichi menyatakan potensi serangan Tiongkok terhadap Taiwan dapat menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang dan berpotensi membuka jalan bagi penggunaan hak bela diri kolektif.

Beijing mengecam keras pernyataan tersebut, menyarankan warga Tiongkok untuk tidak bepergian ke Jepang, serta kembali memberlakukan larangan impor makanan laut Jepang.

Protes Diplomatik Terkait Keamanan

Pada perkembangan terpisah, Jepang menyampaikan protes diplomatik kepada Tiongkok atas pernyataan yang disampaikan pihak Beijing, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang pada Minggu.

Dalam pernyataannya, Tokyo menyebut seorang peserta dari Tiongkok telah membuat komentar yang tidak pantas mengenai kebijakan keamanan pemerintah Jepang dalam Konferensi Keamanan Munich pada 14 Februari.

“Karena pernyataan Tiongkok tidak sesuai fakta dan tidak berdasar, Pemerintah Jepang dengan ini kembali menegaskan posisinya,” demikian isi pernyataan tersebut.

Pernyataan itu juga menyinggung adanya negara yang dinilai meningkatkan kemampuan militer secara cepat tanpa transparansi serta memperkuat upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekuatan atau paksaan. Jepang menegaskan menentang langkah tersebut.

“Upaya Jepang untuk memperkuat kemampuan pertahanannya merupakan respons terhadap lingkungan keamanan yang semakin berat dan tidak ditujukan kepada negara ketiga tertentu. Kami berharap persoalan terkait Taiwan dapat diselesaikan secara damai melalui dialog, dan sikap ini tetap tidak berubah,” lanjut pernyataan tersebut.

Pemerintah Jepang menambahkan tetap terbuka untuk berdialog dengan Tiongkok serta akan terus merespons situasi secara tenang dan tepat.

Pernyataan Jepang muncul setelah Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Sabtu mengkritik komentar Takaichi mengenai Taiwan, dengan mengatakan pernyataan tersebut merusak kedaulatan teritorial Tiongkok.

“Ini adalah pertama kalinya dalam delapan tahun seorang perdana menteri Jepang mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal tersebut secara langsung melanggar kedaulatan teritorial Tiongkok dan secara langsung menantang fakta bahwa Taiwan telah dikembalikan kepada Tiongkok,” kata Wang.

Baca juga:  Tiongkok Peringatkan Jepang soal Taiwan usai Kemenangan Takaichi dalam Pemilu