AS Jadi Penerima Pinjaman Terbesar dari Tiongkok

Washington: Sebuah studi terbaru dari AidData mengungkap bahwa Amerika Serikat menjadi penerima pinjaman terbesar dari Tiongkok selama hampir 25 tahun terakhir.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan AS telah menerima lebih dari USD200 miliar pembiayaan dari pihak Tiongkok, termasuk di sektor strategis seperti semikonduktor, infrastruktur, dan energi. Temuan ini kontras dengan peringatan berulang Washington terhadap negara lain tentang risiko berutang kepada Beijing.

Laporan yang dirilis AidData awal bulan ini menunjukkan adanya pergeseran besar dalam strategi pinjaman Tiongkok. Beijing kini lebih banyak menyalurkan pembiayaan ke negara-negara berpendapatan tinggi, termasuk melalui proyek-proyek penting seperti pengembangan gas alam cair (LNG) di Texas dan Louisiana, pusat data di Virginia, serta perluasan terminal bandara JFK dan LAX.

AidData juga menemukan bahwa Tiongkok membantu perusahaan-perusahaan negaranya membeli atau mengambil alih saham di berbagai perusahaan teknologi AS, hingga memberikan dukungan likuiditas kepada perusahaan besar seperti Amazon, Tesla, dan Boeing.

Brad Parks, Direktur Eksekutif AidData, mengatakan bahwa Tiongkok menyalurkan pinjaman ke industri yang dianggap sensitif secara keamanan nasional, seperti kecerdasan buatan, produksi pertahanan, komputasi kuantum, bioteknologi, robotika, dan semikonduktor.

“Kami menemukan bahwa operasi pinjaman Tiongkok di negara-negara kaya ternyata sangat besar,” ujar Parks.

Ia menjelaskan bahwa bagian pinjaman Tiongkok untuk negara berpendapatan tinggi melonjak tajam dari 12% menjadi 76% dalam dua dekade terakhir.

Dilansir dari Chanel News Asia, Jumat 28 November 2025, secara global, laporan tersebut mencatat bahwa Tiongkok memberikan pinjaman dan hibah senilai USD2,2 triliun di 200 negara antara 2000–2023. Di 72 negara berpendapatan tinggi saja, Tiongkok membiayai hampir 10.000 proyek dengan nilai mendekati USD1 triliun.

AidData juga menekankan bahwa proyek Belt and Road di negara berkembang hanya mencakup sekitar 20% dari total portofolio pinjaman Beijing, menunjukkan skala operasi yang jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Peneliti dari Council on Foreign Relations, William Henagan, menilai bahwa akuisisi dan investasi Tiongkok dapat menimbulkan risiko, mulai dari pengumpulan informasi sensitif hingga kontrol atas infrastruktur penting.

“Pada titik tertentu, daya saing ekonomi dan risiko keamanan akan menentukan arah dan keberhasilan jangka panjang suatu negara,” kata Henagan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok melalui tanggapan  menyatakan bahwa semua investasi dan pembiayaan luar negeri mereka mengikuti praktik internasional, prinsip pasar, dan asas keberlanjutan utang.

(Keysa Qanita)