Ujian Politik Bebas Aktif

Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono dan meminta Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Kamis, 9 Juli 2026, patut diapresiasi. Langkah itu mengakhiri polemik mengenai sikap Indonesia yang sebelumnya hanya diwakili pejabat setingkat duta besar untuk menghadiri pemakaman pemimpin negara sahabat tersebut.

Lebih dari sekadar urusan protokoler, keputusan itu menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas dan aktif. Di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik dunia, prinsip tersebut justru semakin relevan sebagai pijakan diplomasi Indonesia.
 

Iran bukan sekadar negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ikatan kedua bangsa telah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Hubungan perdagangan dan penyebaran Islam sejak masa Persia hingga Hindia Belanda membangun kedekatan historis yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, duka yang dirasakan rakyat Iran layak pula dihormati oleh Indonesia sebagai sahabat.

Menghadiri pemakaman seorang kepala negara atau pemimpin tertinggi tidak serta-merta berarti menyetujui seluruh kebijakan politik negara tersebut. Kehadiran itu merupakan penghormatan atas hubungan antarnegera yang telah dibangun selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Diplomasi tidak boleh dipersempit menjadi pilihan hitam-putih antara kawan dan lawan.

Di sinilah politik bebas dan aktif diuji. Indonesia harus mampu menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional, bukan karena tekanan atau keberpihakan terhadap blok kekuatan tertentu. Hubungan Amerika Serikat dan Iran, yang hingga kini masih diwarnai ketegangan, tidak semestinya menghalangi Indonesia menjaga persahabatan dengan kedua negara.

Keputusan Presiden tentu tidak bebas dari risiko diplomatik. Selalu ada kemungkinan munculnya penafsiran negatif dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, justru di tengah situasi seperti inilah konsistensi politik luar negeri Indonesia memperoleh maknanya. Bebas berarti tidak tunduk pada tekanan siapa pun, sedangkan aktif berarti tetap berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia.


Jenazah Ayatollah Ali Khamenei dikerumuni massa di Kota Suci Qom. Foto: IRNA.

Presiden sendiri telah mengingatkan bahwa menjalankan politik bebas dan aktif memiliki konsekuensi. Indonesia harus siap berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada perlindungan negara mana pun. Kesadaran itulah yang semestinya memperkuat kemandirian nasional sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam percaturan global.

Dunia kini semakin terfragmentasi ke dalam blok-blok politik dan ekonomi. Logika 'bersama kami atau melawan kami' semakin menguat dan mengancam ruang dialog yang menjadi fondasi perdamaian. Dalam situasi demikian, Indonesia justru memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa hubungan antarbangsa tidak harus dibangun di atas permusuhan dan rivalitas.

Keputusan mengirim utusan negara ke Teheran menjadi pengingat bahwa amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bukan sekadar slogan. Politik bebas dan aktif harus terus dijaga sebagai identitas diplomasi Indonesia, karena hanya dengan prinsip itulah Indonesia dapat menjadi jembatan dialog di tengah dunia yang semakin terbelah.