Profil Delcy Rodriguez, Presiden Interim Venezuela Pengganti Maduro

Jakarta: Serangan berskala besar yang dilancarkan Amerika Serikat ke ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu, 3 Januari 2026, berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Keduanya diterbangkan ke AS untuk menghadapi dakwaan berat terkait perdagangan narkoba dan pelanggaran senjata.

Operasi tersebut memicu deklarasi keadaan darurat nasional di Venezuela. Pemerintah setempat mengecam tindakan Washington yang dianggap menggunakan dalih "perang melawan narkoba" sebagai justifikasi untuk mendorong pergantian rezim dan menguasai cadangan minyak Venezuela.

Di tengah kekosongan kekuasaan akibat penangkapan Maduro, Mahkamah Agung Venezuela segera menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden interim. Langkah ini diambil untuk memastikan kelangsungan pemerintahan dan menjaga stabilitas nasional.

Rodríguez, 56 tahun, merupakan tokoh penting dalam struktur kekuasaan sosialis Venezuela. Ia adalah sekutu setia Maduro dan telah menjabat sebagai Wakil Presiden, Menteri Keuangan, serta Menteri Perminyakan. Dengan berbagai jabatan tersebut, ia menguasai sektor ekonomi Venezuela, terutama ketika negara itu dilanda sanksi Amerika Serikat dan inflasi tinggi.

Meskipun sebelumnya mengecam penangkapan Maduro, Rodriguez belakangan menunjukkan sikap terbuka terhadap dialog. Dalam pernyataannya di Instagram, ia mengajak Amerika Serikat bekerja sama.

"Kami mengundang pemerintah AS untuk berkolaborasi dengan kami dalam agenda kerja sama yang berorientasi pada pembangunan bersama dalam kerangka hukum internasional, guna memperkuat kehidupan komunitas yang berkelanjutan," tulis Delcy di akun Instagram-nya, @delcyrodriguezv.

Berikut merupakan profil lengkap pemimpin interim Venezuela pengganti Maduro.

Dari Era Chávez ke Lingkaran Inti Maduro

Melansir TIME, Delcy Rodríguez lahir di Caracas pada 1969. Ia berasal dari keluarga yang lekat dengan tradisi politik kiri. Ayahnya, Jorge Antonio Rodríguez, merupakan tokoh Marxis yang terlibat dalam penculikan pebisnis Amerika William Niehous—yang ditahan selama tiga tahun hingga 1979—serta ikut mendirikan Liga Sosialis (Socialist League).

Jorge Antonio Rodríguez wafat pada 1976 ketika berada dalam tahanan saat diinterogasi terkait kasus tersebut.

"Revolusi adalah balas dendam kami atas kematian ayah kami," ucap Rodriguez dalam wawancaranya dengan Caracas Chronicles tahun 2018, melansir TIME.

Rodríguez pernah berprofesi sebagai pengacara dan menjadi dosen di Central University of Venezuela. Karier politiknya dimulai pada 2003, ketika Venezuela berada di bawah kepemimpinan Hugo Chávez (1999–2013) dan proyek “Revolusi Bolivarian.”

Pada era Chávez, ia menempati sejumlah posisi, termasuk wakil menteri urusan Eropa serta koordinator umum untuk wakil presiden Venezuela. Saudaranya, Jorge Rodríguez, juga berkiprah di pemerintahan dan kini menjabat Presiden Majelis Nasional.

Setelah Chávez wafat, Rodríguez naik kelas di era Nicolás Maduro. Ia ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi pada 2013 dan menjabat hingga 2014. Pada tahun yang sama, ia menjadi perempuan pertama yang menjabat Menteri Luar Negeri Venezuela dan bertahan hingga 2017. Dalam kapasitas itu, ia kerap membela kebijakan pemerintah Maduro dari kritik internasional—termasuk kritik kelompok HAM—dan tampil di forum seperti PBB.

Ia kemudian memimpin Majelis Konstituante Venezuela, sebelum pada 2018 ditunjuk Maduro sebagai Wakil Presiden untuk periode keduanya dan tetap bertahan hingga periode berikutnya.
 

Menteri Keuangan dan Perminyakan Venezuela

Sejak 2020, Rodríguez merangkap sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perminyakan—mengawasi industri paling bernilai di Venezuela.

Pada Agustus 2024, Maduro memperluas mandatnya dengan menambahkan portofolio kementerian perminyakan, termasuk mengawasi dampak sanksi AS terhadap sektor krusial tersebut. Rodríguez merupakan pejabat dengan pengaruh ekonomi signifikan saat Venezuela menghadapi tekanan sanksi dan inflasi tinggi.

Ia juga harus menavigasi eskalasi sanksi AS yang menekan industri minyak—tulang punggung ekonomi Venezuela.

Rodríguez menghadapi sanksi dari sejumlah negara dan bahkan dilarang masuk Kolombia, negara tetangga yang pada umumnya menentang pemerintahan Maduro.

Pada 2018, Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepadanya (bersama 10 pejabat Venezuela lain), termasuk pembekuan aset dan larangan bepergian, dengan alasan dugaan pelanggaran HAM. Ia juga dikenai sanksi oleh Kanada, Swiss, dan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump sebelumnya, terkait penindasan terhadap oposisi.
 

Baca Juga: Presiden Interim Venezuela Ajak AS Berkolaborasi Pascapenangkapan Maduro

 

Menjadi Presiden Interim Pascaserangan AS

Setelah serangan AS dan penangkapan Maduro, Rodríguez muncul sebagai pemimpin de facto Venezuela hanya beberapa jam setelah serangan AS.

Mahkamah Agung Venezuela mengarahkan Wakil Presiden Delcy Rodríguez untuk mengambil alih sebagai presiden interim. Kamar Konstitusi menyatakan langkah itu ditempuh untuk menjamin kesinambungan administrasi dan keselamatan negara, menyusul “ketiadaan paksa” presiden.

Dalam pernyataan di televisi pemerintah, Rodríguez menuntut pembebasan Maduro dan istrinya.

"Kami menuntut pembebasan segera Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Satu-satunya presiden Venezuela adalah Presiden Nicolás Maduro," tegas Rodriguez pada hari Sabtu.

Ia juga mengatakan Venezuela tidak akan menjadi "koloni kekaisaran mana pun" dan menyatakan kesiapan untuk membela negara.

Namun, pada Minggu, Delcy Rodríguez mengunggah pernyataan Instagram berbahasa Inggris yang lebih rekonsiliatif dan mengundang AS untuk “berkolaborasi.”

"Presiden Donald Trump, rakyat dan kawasan kita layak mendapatkan perdamaian dan dialog, bukan perang. Inilah pesan Presiden Nicolás Maduro selama ini, dan inilah pula pesan seluruh rakyat Venezuela saat ini. Ini adalah Venezuela yang saya yakini dan telah saya dedikasikan hidup saya untuknya. Saya memimpikan Venezuela tempat seluruh warga baik dapat bersatu," tulis Rodriguez di Instagram.

Namun, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa Rodriguez dan seluruh rezim Maduro "tidak sah" serta menyerukan penunjukan pemimpin baru melalui pemilu.

"Ini bukan soal presiden yang sah. Kami tidak percaya bahwa rezim yang ada saat ini sah secara elektoral," ujar Rubio dalam program "This Week" di ABC pada hari Minggu.

"Pada akhirnya, legitimasi sistem pemerintahan mereka hanya bisa terbentuk melalui masa transisi dan pemilu yang sesungguhnya," tambah Rubio.