Struktur Kebijakan Energi Presiden Prabowo Antarkan Indonesia ke Pengakuan Dunia

Jakarta: Capaian ketahanan energi Indonesia di tingkat global dinilai tidak terlepas dari desain kewenangan negara yang tepat oleh Presiden Prabowo Subianto serta penguatan kelembagaan strategis di sektor energi. Langkah awal yang krusial adalah keputusan Presiden menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

“Pertama, saya melihat ada penggunaan kewenangan Presiden secara tepat dan terarah dengan menunjuk Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM,” kata Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, dalam keterangannya, Kamis, 23 April 2026.

Ia menjelaskan, posisi tersebut kemudian diperkuat dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden pada awal Januari 2025. Satgas ini memiliki mandat mempercepat hilirisasi sumber daya alam, termasuk energi dan mineral, sekaligus mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian agar lebih terintegrasi.

“Dalam struktur ini, Pak Bahlil memiliki posisi kunci sebagai ketua Satgas sehingga kebijakan tidak terfragmentasi,” ujar Abdul.

Tak hanya itu, Presiden memperkuat posisi Menteri ESDM dalam arsitektur ketahanan energi melalui Dewan Energi Nasional (DEN) yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, di mana Menteri ESDM sekaligus menjabat sebagai Ketua Harian DEN.

“Dengan desain kelembagaan yang terintegrasi tersebut, sektor energi Indonesia kini lebih adaptif dalam merespons dinamika global,” ungkap Abdul Rahman.

Hal ini lanjutnya, tercermin dalam laporan JPMorgan Asset & Wealth Management bertajuk Pandora’s Box: The Global Energy Shock of 2026, yang menempatkan Indonesia pada posisi kedua dunia dalam ketahanan menghadapi guncangan harga energi global. Dalam laporan tersebut, Indonesia memiliki tingkat perlindungan energi sekitar 77 persen, ditopang oleh kekuatan sumber daya domestik seperti batu bara dan gas, serta kemampuan menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.

Sekretaris Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi. Foto: Istimewa.

Abdul Rahman menegaskan capaian ini menunjukkan desain kelembagaan, perencanaan kebijakan secara teknokrasi dan eksekusi kebijakan di sektor energi berjalan efektif dan terukur.

“Capaian ini menunjukkan bahwa langkah yang diambil mampu menghasilkan dampak nyata. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi hasil dari desain yang matang, inovasi kebijakan  dan eksekusi yang konsisten,” kata Abdul.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, posisi Indonesia yang relatif stabil menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, ia mengingatkan tantangan ke depan tetap harus diantisipasi, terutama dalam menjaga ketersediaan energi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Publik mesti bisa memberi kesempatan dan mendukung langkah dan kebijakan Kementrian ESDM dalam memastikan ketersediaan BBM, penetapan harga BBM bersubsidi yang stabil dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.