Presiden Prabowo Setuju Saran BNPB soal Gudang Logistik Bencana Daerah

Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok. BPMI Sekretariat Presiden.

Presiden Prabowo Setuju Saran BNPB soal Gudang Logistik Bencana Daerah

Fachri Audhia Hafiez • 26 August 2026 14:18

Nagekeo: Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto terkait pentingnya penguatan lumbung logistik dan cadangan pangan darurat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Langkah ini untuk mempercepat penanganan awal bencana.

"Baik, saya kira itu saran yang baik, kita catat ya," kata Prabowo merespons laporan penanganan bencana di Posko Penanganan Bencana Alam, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 26 Agustus 2026.
 


Prabowo menilai pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur, memang harus memiliki lumbung cadangan sendiri di wilayah masing-masing. Hal ini agar penyaluran bantuan dasar kepada warga tidak terkendala teknis pengiriman.

Suharyanto sejatinya menyampaikan evaluasi bahwa banyak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah mengalami kesulitan saat awal bencana. Kondisi ini akibat kosongnya stok logistik di gudang penampungan lokal.


Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (kedua dari kanan). Foto: Dok. BPMI Setpres.

"Kami saran untuk ke depan Pak Presiden, mohon masing-masing kabupaten/kota ini sudah punya logistik, beberapa stok siap sehingga ketika ada bencana mereka sudah bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat. Kami kan datang setelah itu, 1x24 jam," jelas Suharyanto kepada Presiden.

Suharyanto menerangkan bahwa skema penyediaan persediaan awal per makanan, sembako, selimut, matras, hingga tenda senilai Rp5 hingga Rp10 miliar di bawah kendali kepala daerah akan menutupi celah waktu distribusi dari pusat. Sehingga, masyarakat terdampak langsung menerima bantuan dasar tanpa menunggu pengiriman logistik BNPB.

"Kami memang berusaha 1x24 jam bisa langsung masuk ke sasaran, tapi kan untuk membawa barang kami butuh waktu. Itu yang mengakibatkan 1-2 hari itu kadang-kadang masyarakat teriak Pak Presiden," ucap Suharyanto.

(Fachri Audhia Hafiez)