BPJS yang Mendadak Hilang

Di negeri ini, yang kerap mendadak bukan cuma banjir bandang, melainkan juga kebijakan. Akibatnya sami mawon, sama-sama menyusahkan rakyat. Terkini, kebijakan yang datang tiba-tiba, ujug-ujug, membuat masyarakat miskin kehilangan hak berobat, bahkan dalam beberapa kasus mengancam kesempatan hidup.

Itulah yang terjadi ketika kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) makbedunduk dinonaktifkan. Tanpa woro-woro, tanpa sosialisasi yang memadai. Yang bulan kemarin masih aktif, masih bisa berobat, tetiba bulan ini menjadi kartu mati.

Banyak warga miskin baru sadar status BPJS mereka nonaktif justru ketika sudah berada di depan loket rumah sakit. Mereka datang membawa harapan bisa sembuh dari sakit, tetapi pulang membawa kata-kata penolakan.
 

Yang paling tragis mereka yang menjalani terapi rutin seperti cuci darah. Perawatan itu tidak bisa ditunda sambil menunggu koordinasi antarinstansi untuk menentukan kelanjutan nasibnya. Ia juga bukan keharusan yang bisa dihentikan sembari menanti validasi data tuntas.

Terlambat satu jadwal saja, pasien cuci darah bisa berujung fatal. Ketika kartu BPJS Kesehatan mereka tiba-tiba tak aktif, yang terancam bukan sekadar administrasi, melainkan juga nyawa. Jumlahnya pun tidak sedikit, 12 ribu orang lebih. Mereka datang ke fasiltas kesehatan untuk menyambung hidup, tapi pulang dengan pikiran yang begitu kalut.

Begitulah Indonesia. Tujuan pemerintah boleh jadi baik, yakni hendak menertibkan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Benar, tidak semua dari mereka berhak masuk kategori itu. Mereka orang mampu, bahkan katanya ada yang punya kartu kredit berlimit Rp50 juta.

Akan tetapi, tujuan yang baik akan menjadi buruk jika dilakukan dengan cara yang buruk. Menertibkan data agar bantuan tidak salah sasaran tidak berarti harus memutus layanan secara tiba-tiba. Ini bukan urusan tahu bulat yang digoreng dadakan.

Memastikan transisi berlangsung lancar, aman, dan pasti ialah kemestian. Masa tenggang selayaknya juga diberikan sampai status yang benar betul-betul jelas. Bukan seperti yang belakangan terjadi. Status dimatikan lebih dulu, rakyat disuruh memahami belakangan.

Rakyat makin bingung dengan omongan pejabat. Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron bilang yang menonaktifkan peserta BPJS PBI ialah Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut kebijakan itu bukan pengurangan jumlah penerima bantuan, melainkan penyesuaian data kesejahteraan teranyar. Kata dia, 13 juta lebih kepesertaan PBI dinonaktifkan sepanjang 2025. Sebagian pindah menjadi peserta mandiri, sebagian lagi dibiayai pemerintah daerah.


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Foto: Dok. Media Indonesia.

Lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berujar, penonaktifan secara mendadak itu membuat dirinya terlihat konyol sebab total anggaran yang dikeluarkan tetap sama. Ia mengaku pemerintah rugi di situ. Uang sudah keluar, image jelek.

Ruwet. Bikin mumet. Apa sebenarnya yang ada di benak para perancang kebijakan sehingga sebuah keputusan administratif justru membuat rakyat yang sakit semakin sakit? Betul bahwa lewat kesepakatan pemerintah dan DPR, hingga tiga bulan ke depan iuran tetap ditanggung pemerintah. Namun, rakyat telanjur dibuat susah.

Kebijakan publik, terutama yang menyangkut hak dasar rakyat, pantang dibuat dan dijalankan layaknya mengganti foto profil akun media sosial. Hari ini aktif, besok hilang, lusa muncul lagi. Suka-suka yang punya.

Di balik nomor kepesertaan BPJS ada manusia nyata, ada ibu yang harus melahirkan, ada manula yang menanti operasi katarak, ada pasien gagal ginjal yang keberlangsungan hidupnya bergantung pada mesin dialisis.

Memerintahkan rumah sakit untuk tetap menangani pasien dalam kondisi darurat bukan jaminan rakyat mendapat pengobatan. Aturannya memang begitu, tapi kita semua tahu realitasnya di lapangan seperti apa. Bukankah negara besar seharusnya tak cuma lantang dalam pernyataan, tapi juga mengedepankan ketelitian dalam mengurus rakyatnya?
 

Kita sering membanggakan diri sebagai negara besar dengan anggaran kesehatan yang terus membesar. Akan tetapi, kesengkarutan keanggotaan BPJS PBI yang membuat sebagian masyarakat kalang kabut akhir-akhir ini menunjukkan kita masih kecil dalam mengurusi hak dasar rakyat.

Ada yang harus bertanggung jawab, tentu saja. Jangan seperti yang sudah-sudah, begitu kegaduhan berlalu, melenggang pula pejabat biang masalah. Persoalan itu kiranya tak boleh dianggap sekadar gangguan teknis yang akan selesai dengan sendirinya.

Ini mungkin terdengar agak memalukan. Kita sepertinya layak becermin ke Timor Leste, negara kecil yang dulu bernama Timor Timur kala masih menjadi provinsi Indonesia. Di 'Bumi Lorosae' itu, kesehatan gratis untuk seluruh rakyatnya. Tak cuma saat berobat di dalam negeri, ketika dirujuk ke mancanegara pun ditanggung negara. Jangan tanya kekayaan alam mereka. Bak gajah dan semut dengan kita. Namun, untuk rakyat, mereka berusaha memberikan segalanya, sedangkan kita?

Bagi rakyat miskin, kartu BPJS bukan sekadar kartu plastik. Ia tiket untuk tetap hidup. Negara yang membiarkan tiket itu tiba-tiba hilang berarti sedang mempertaruhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada reputasi birokrasi, yakni hak asasi rakyat.

Sastrawan Inggris bernama Eric Arthur Blair yang lebih dikenal dengan nama George Orwell mengingatkan bahwa bagi rezim yang zalim, kematian orang miskin hanyalah angka statistik. Semoga rezim negara ini bukan model seperti itu.