BNPB Pastikan Pembangunan Jembatan Bailey Dibiayai Negara

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bahwa pembangunan jembatan bailey didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pembangunan jembatan ini sebagai solusi strategis untuk percepatan konektivitas, terutama di daerah terpencil, wilayah perbatasan, serta area terdampak bencana di Sumatra.

“Pemerintah memastikan bahwa dukungan pembiayaan untuk penanganan bencana, termasuk pembangunan Jembatan Bailey dan operasional personel di lapangan, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan didukung melalui mekanisme APBN,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Januari 2026.

BNPB mencatat hingga akhir tahun anggaran 2025, dana yang telah dialokasikan ke BNPB untuk penanganan bencana mencapai Rp1,4 triliun. Dengan tambahan ruang pendanaan dari kas negara sebesar Rp1,5 triliun yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.

Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung penanganan bencana sepanjang tahun 2025. Dana Siap Pakai tersebut dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam operasi penanganan bencana, baik melalui penyaluran oleh BNPB maupun melalui DIPA kementerian/lembaga terkait atas rekomendasi BNPB.

“Skema ini dirancang agar kebutuhan di lapangan dapat direspons secara cepat, terkoordinasi, dan tetap berada dalam koridor tata kelola keuangan negara,” ujar Suharyanto.

Sementara terkait dukungan operasional TNI, BNPB mengungkapkan telah menerima usulan kebutuhan dari TNI sebesar Rp84,16 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp26,7 miliar telah disalurkan sebagai dukungan tahap pertama untuk operasional personel di lapangan hingga akhir tahun anggaran 2025.

Menurut Kepala BNPB, penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan mekanisme pertanggungjawaban keuangan akhir tahun (GU Nihil). Sementara pemenuhan sisa kebutuhan direncanakan pada awal tahun anggaran 2026.

Presiden Prabowo Subianto bersama Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memantau pembangunan jembatan bailey di Sumut. Foto: Tim Media Presiden.

Lebih jauh, BNPB menegaskan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Siap Pakai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 beserta perubahannya dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020.

Dalam aturan tersebut, Dana Siap Pakai dapat digunakan untuk mendukung fase siaga darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pelaksanaannya, BNPB menyebut telah menempatkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kebermanfaatan sebagai landasan utama penggunaan anggaran.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk operasional personel penanganan darurat, pengadaan dan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak, serta pengadaan barang untuk dihibahkan kepada daerah, termasuk pembangunan jembatan bailey sebagai akses penghubung sementara.

Kepala BNPB menjelaskan untuk kegiatan operasional, pencairan anggaran dilakukan selama operasi berlangsung. Sementara untuk pengadaan barang, pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai melalui proses audit kelaikan harga oleh BPKP serta pemeriksaan oleh BPK.

“Mekanisme ini telah diterapkan secara konsisten dalam berbagai penanganan bencana sebelumnya, termasuk pemasangan 2 unit Jembatan Bailey pada 2024 dan 5 unit Jembatan Bailey pada 2025 di sejumlah wilayah terdampak,” jelas Suharyanto.

Suharyanto menyebut, BNPB telah menyalurkan Dana Siap Pakai untuk operasi tanggap darurat dan transisi darurat di Sumatra hingga Rabu, 31 Desember 2025. Seperti untuk dukungan operasi pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik dasar masyarakat terdampak, operasi udara, serta pendataan kerusakan dan dukungan awal pembangunan hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian.

BNPB memastikan akan terus mendorong percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana, melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, unsur TNI, pemerintah daerah, serta dukungan kebijakan fiskal pemerintah.

“Seluruh upaya ini dijalankan dengan memastikan pemanfaatan dana negara dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak,” pungkas Kepala BNPB.