Politikus Jerman Usulkan Boikot Piala Dunia AS sebagai Protes Isu Greenland

Berlin: Aksi boikot terhadap pelaksanaan Piala Dunia di Amerika Serikat dapat dipertimbangkan sebagai bentuk protes paling ekstrem atas rencana AS menguasai terhadap Greenland, kata seorang politikus Jerman.

Juru bicara kebijakan luar negeri partai Kristen Demokrat Jerman CDU/CSU, Jurgen Hardt, mengatakan bahwa boikot turnamen internasional tersebut sebaiknya hanya dipertimbangkan sebagai langkah terakhir.

“Memboikot turnamen harus dipertimbangkan hanya sebagai langkah terakhir untuk menyadarkan Presiden Trump terkait isu Greenland,” kata Hardt pada Jumat, sebagaimana dikutip harian Bild dan Antara, Sabtu, 17 Januari 2026.

Menurut Hardt, sikap Presiden AS Donald Trump menunjukkan bahwa Piala Dunia memiliki arti penting secara politis bagi dirinya, sehingga wacana boikot dapat menjadi instrumen tekanan simbolik.

Sementara itu, laporan media Yordania Roya News pada 10 Januari menyebutkan bahwa hampir 17.000 pencinta sepak bola membatalkan tiket Piala Dunia mereka menyusul seruan boikot sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Amerika Serikat.

Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen tersebut menjadi edisi pertama Piala Dunia yang diikuti oleh 48 tim peserta dan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Selain Piala Dunia, Amerika Serikat juga dijadwalkan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2028 yang akan digelar di Los Angeles.

Trump sebelumnya berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari wilayah Amerika Serikat, dengan alasan posisi pulau tersebut yang strategis bagi keamanan nasional serta klaim untuk melindungi “dunia bebas” dari pengaruh Tiongkok dan Russia.

Namun, otoritas Denmark dan pemerintah Greenland menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mencaplok wilayah tersebut. Mereka meminta Washington menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Greenland.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan memperoleh status otonomi luas pada 2009, yang mencakup kewenangan pemerintahan sendiri serta pengambilan kebijakan dalam negeri secara mandiri.

Baca juga:  Trump Ancam Tarif Impor bagi Negara yang Tak Dukung AS Kuasai Greenland