Ilustrasi. Foto: Freepik.
Eko Nordiansyah • 15 December 2025 16:10
Jakarta: Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara membuat geger tahun ini. Sejumlah negara dikenakan kenaikan tarif atas impor ke AS, sebagai balasan atas tingginya tarif bea masuk produk AS.
Saat itu, Trump menetapkan pengenaan tarif impor barang dari Indonesia sebesar 32 persen. Angka pengenaan tarif impor untuk Indonesia ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan yang diumumkan Trump pada awal April 2025 lalu.
Selain Indonesia, Trump juga mengirim surat pengenaan tarif impor barang ke AS kepada 13 pemimpin negara lainnya. Diantaranya Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Myanmar, Laos, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Bosnia dan Herzegovina (BiH), Kamboja, dan Thailand. Besarannya tarifnya berbeda-beda, berkisar antara 25 persen hingga 40 persen dan akan dikenakan mulai 1 Agustus 2025.
Trump juga memperingatkan, jika negara-negara ini menaikkan tarif mereka sebagai tanggapan, AS akan menaikkan tarifnya dengan jumlah yang sama. Ia menekankan, tidak akan ada tarif jika negara-negara atau perusahaan mereka memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di AS.
Sebagai respons, pemerintah membentuk tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahkan Indonesia langsung memulai negosiasi pada April 2025 saat AS mengumumkan kebijakan tarif 32 persen bagi 180 negara, termasuk Indonesia.
Tim tersebut melakukan kunjungan ke Washington D.C. pada 14-23 April 2025 dan menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) sebagai dasar teknis perundingan. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menawarkan strategi "Fair and Square" untuk menciptakan neraca perdagangan yang seimbang.
Presiden Prabowo mengarahkan untuk merespons secara komersial dengan menawarkan kerja sama perdagangan, investasi, dan akses pasar. Sebagai tindak lanjut, pada 7 Juli 2025, sejumlah perusahaan Indonesia dan AS melakukan penandatanganan kerja sama perdagangan untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam menyeimbangkan neraca dagang kedua negara.
Bersamaan dengan kesepakatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut, Presiden Donald Trump mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto, tarif resiprokal untuk Indonesia tetap dikenakan sebesar 32 persen dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.
Merespons kebijakan tersebut, Menko Airlangga dan tim negosiator kembali bertolak ke Washington D.C pada 9 Juli 2025, untuk bertemu dengan US. Secretary of Commerce dan US Trade Representative untuk membahas kelanjutan negosiasi setelah pengumuman tarif baru.

(Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bernegosiasi dengan delegasi AS. Foto: Dok istimewa)
Kesepakatan akhir dicapai setelah Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump menyepakati penurunan tarif menjadi 19 persen pada 16 Juli 2025. Kemudian, pada 22 Juli 2025, pemerintah AS menerbitkan Joint Statement yang memuat kerangka kerja sama lanjutan kedua negara.
"Kesepakatan luar biasa, untuk semua pihak, baru saja tercapai dengan Indonesia. Saya bernegosiasi langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati. Rincian akan segera menyusul!" tulis Trump di platform media sosial miliknya, dilansir Media Indonesia, Selasa, 15 Juli 2025.
Ini merupakan pengumuman kesepakatan dagang keempat yang disampaikan Trump dalam tiga bulan terakhir. Sebelumnya, ia menjanjikan puluhan kesepakatan dagang dengan mitra dagang Amerika Serikat dalam periode tersebut, namun kenyataannya tidak mudah untuk mencapainya.
Untuk memuluskan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat, Indonesia menawarkan pembelian energi, produk agrikultur, serta rencana investasi oleh BUMN dan perusahaan nasional seperti Danantara.
Total komitmen pembelian yang ditawarkan Indonesia kepada Amerika mencapai USD34 miliar, termasuk pembelian produk energi dari AS. Dari angka tersebut, di antaranya pembelian impor energi senilai USD15 miliar.
Nyatanya, negosiasi kedua negara tidak lah mudah. Sebab seorang pejabat AS menilai Indonesia telah menarik kembali beberapa komitmen yang dibuatnya sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Ini membuat perjanjian perdagangan AS dengan Indonesia yang dicapai pada Juli 2025 lalu berisiko gagal.
"Mereka (Indonesia) mengingkari apa yang telah kita sepakati pada Juli," kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian tentang komitmen spesifik apa yang sekarang dipertanyakan oleh Indonesia, dikutip dari Investing.com, Rabu, 10 Desember 2025.
AS dan Indonesia pada Juli sepakat untuk menghapuskan tarif pada lebih dari 99 persen barang AS dan menghapuskan semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan AS. Sementara AS, akan menurunkan tarif impor pada produk Indonesia menjadi 19 persen dari 32 persen.
Para pejabat AS meyakini Indonesia 'mundur' dalam upaya penghapusan hambatan non-tarif terhadap ekspor industri dan pertanian dari AS serta komitmen untuk mengambil tindakan terhadap isu-isu perdagangan digital.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu mengatakan, Indonesia menjadi sedikit 'keras kepala' dalam perjanjian dagangnya dengan AS, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, Malaysia telah terbukti menjadi aktor yang baik dan telah menghapus ribuan tarif sehingga perdagangan antara AS dan Malaysia berjalan jauh lebih lancar.
Namun kabar ini langsung disanggah pemerintah. Airlangga memastikan negosiasi tarif dagang antara Indonesia dengan AS tidak batal, dan terus berlanjut. Ia mengatakan, telah melakukan pertemuan virtual dengan pihak Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) membahas terkait kelanjutan negosiasi tarif dagang tersebut.
Pertemuan ini menyepakati untuk melanjutkan poin-poin yang sudah disepakati dalam leaders declaration antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 22 Juli lalu. Dalam waktu dekat Airlangga juga akan kembali mengirim tim ke Washington DC untuk melanjuti pembahasan terkait tarif dagang kedua negara.
"Saya akan mengirim tim ke Washington minggu depan dan harapannya sampai dengan akhir tahun ini apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua pemimpin, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump, bisa dituangkan di dalam draft agreement," ungkap Airlangga di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 12 Desember 2025.
Airlangga juga menyebut sudah melaporkan hasil pertemuan online dengan USTR tadi malam kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat instruksi untuk diselesaikan segera hingga akhir tahun ini.
Ia menyebut kelanjutan negosiasi akan menghasilkan kesepakatan positif dan disambut baik oleh AS, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mengajukan negosiasi paling awal kepada Amerika Serikat.
"Dan ini adalah satu hal yang sangat positif karena Indonesia merupakan negara ketiga yang sudah sepakat dengan Amerika Serikat," tambah Airlangga.