Pemerintah Punya Dua Opsi Hadapi Persoalan Beras

Jakarta: Direktur Eksekutif Institute for Development for Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, pemerintah memiliki dua opsi untuk mengamankan stok beras tahun depan. Kedua opsi tersebut ialah mempercepat realisasi impor di sisa tahun ini dan melakukannya secara bertahap pada 2024.

Hal itu berkaitan dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang memproyeksikan adanya penurunan produksi beras di tahun ini sebanyak 645,9 ribu ton, dari 31,54 juta ton di 2022 menjadi 30,90 juta ton di 2023.

"Kondisi tersebut pasti akan mengganggu keamanan stok beras kita. Pilihannya adalah melakukan impor di sisa tahun ini atau tahun depan dengan bertahap. Namun perlu juga dipertimbangkan agar impor yang dilakukan itu tidak merusak harga di tingkat petani," jelas Tauhid saat dihubungi, Senin, 16 Oktober 2023.

Kendati tahun ini produksi beras diproyeksikan lebih rendah, dia meyakini kebutuhan beras konsumsi tahun ini dapat terpenuhi. Menurutnya, Indonesia masih akan mengalami surplus beras di 2023. Hanya, surplus itu tidak sepenuhnya berada di tangan konsumen.

Baca juga: Beras Impor Vietnam Mulai Tiba di Indonesia
 

Surplus beras

Dari data yang dimilikinya, surplus beras nasional yang ada di tangan konsumen berkisar 50 persen dari total surplus beras. Sedangkan sisanya berada di pedagang dan pemerintah.

Kondisi itu juga disebut dapat menjadi tantangan lantaran beras yang ada di pedagang kemungkinan tak bisa tersalurkan ke konsumen karena untuk menjaga stok.

"Karena kepemilikan surplus tidak bisa dipindahtangankan, dugaan saya tahun depan impor. Karena Januari masih kurang untuk di perdagangan meski pada Januari-Mei itu ada panen besar. Tapi dengan kondisi ini kemungkinan besar akan dilakukan impor di akhir 2024 nanti," jelas Tauhid.

Dia menambahkan, pemenuhan stok beras untuk tahun depan juga kian menantang. Sebab, diperkirakan akan ada peningkatan konsumsi beras seiring terselenggaranya Pemilihan Umum 2024. Belum lagi, terdapat potensi masa panen yang tertunda karena El Nino yang terjadi saat ini.

Karenanya, keputusan pemerintah untuk kembali membuka keran impor beras sebanyak 1,5 juta ton dinilai rasional. Tauhid menilai jumlah tersebut dapat mencukupi kebutuhan beras di tahun depan.

"1,5 juta ton itu cukup. Timing dan distribusi itu permasalahannya. Beras ini distribusinya yang kerap bermasalah," tutup dia.