Tumpukan sampah di salah satu sudut di Kota Yogyakarta. Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim
Yogyakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta merespons hasil kunjungan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq beberapa hari lalu. Hasil kunjungan itu menunjukkan penanganan sampah di kota pelajar semrawrut.
"Memang hampir setiap hari sampahnya selalu meluber sampai ke pinggir jalan. Kalau saya tentunya mencermati selama ini dari tahun ke tahun anggaran itu memang tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pemerintah kota itu ada sebuah komitmen," kata Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sinarbiyat Nujanat di Yogyakarta, Jumat, 22 November 2024.
Sinarbiyat mengatakan selama ini Pemkot Yogyakarta memakai anggaran yang cekak dalam pengelolaan sampah. Bahkan, pengadaan dua mesin pengolah sampah pada 2024 menggunakan dana pemerintah DIY atau pusat.
"Nggak pernah (Pemkot Yogyakarta) kemudian mencoba untuk juga punya kontribusi untuk dituangkan dalam sebuah anggaran nanti di Kota Yogyakarta. Artinya dari aspek perencanaan anggaran menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta ini sangat-sangat pelit untuk menangani sampah yang jelas-jelas sudah menjadi persoalan yang kepanjangan," kata dia.
Ia secara terbuka mengkritisi ketidakbecusan Pemkot Yogyakarta dalam pengelolaan sampah. Ia menyoroti tumpukan sampah di berbagai lokasi, bahkan meluber ke jalan, bisa berdampak bau dan ancaman kesehatan serta lingkungan saat musim hujan. Menurut dia, sidak menteri lingkungan hidup harus jadi cambuk dalam bekerja. Ia meminta Pemkot Yogyakarta tidak merasa berbuat besar dengan keberadaan TPST namun tumpukan sampah masih berada di berbagai lokasi.
"Jangan hanya kemudian laporan-laporannya seolah-olah sampah ini dengan dia membuka di TPST mereka sudah berbuat yang yang begitu besar yang begitu," ucapnya.
Sinarbiyat mengkritik kinerja Dinas Lingkungan Hidup tidak mampu menangani persoalan inti. Ia menyoroti banyak anggaran yang digunakan membayar twnaga outsourching mencapai 800 orang.
"Ada 800an (tenaga outsourching), ya ada tenaga (kebersihan) taman, sapu. Itu sangat banyak," ujarnya.
Di sisi lain, ia melihat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilLPA) setiap tahun di Pemkot Yogyakarta. Menurut dia, SiLPA di sejumlah lembaga itu semestinya dimaksimalkan untuk penanganan persoalan sampah.n
"Hal ini masih diulangi lagi saya melihat di RAPBD 2025, ada satu OPD yang ini penyumbangan SiLPA terbesar. Kami berharap 2024 ini persoalan sampah harus selesai, kemudian 2025 tinggal menjalankan programnya itu lebih ke memberikan edukasi pada masyarakat dalam pemilihan sampah di rumah tangga," katanya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq geram melihat pengelolaan sampah di depo pembuangan sampah Mandala Krida yang dinilai semrawut. Menteri Hanif menilai, situasi ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kota Pelajar tersebut.
Streaming