Menkomdigi Yakin Transformasi Digital di Birokrasi Kunci Pemberantasan Korupsi

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan transformasi digital akan menjadi kunci utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, digitalisasi adalah langkah sistemik yang mampu memperkuat transparansi dan integritas birokrasi.

"Digitalisasi bukan hanya soal modernisasi teknologi, tetapi solusi strategis untuk mencegah kebocoran anggaran dan menutup celah korupsi. Pemerintahan berbasis teknologi akan memastikan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel," ujar Meutya, di Jakarta, Rabu 18 Desember 2024.

Meutya mengatakan hal ini memperkuat komitmen Presiden Prabowo Subianto. Pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional melalui reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan.
 

Baca juga: Peringati Hakordia, Menteri Komdigi Meutya Berharap 2025 Jadi Tahun yang Baik

Menurut Meutya, Komdigi memiliki peran sentral sebagai motor penggerak digitalisasi di Indonesia. Melalui transformasi digital, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto optimistis dapat membangun birokrasi yang lebih efektif sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.

Komdigi akan berada di garis depan dalam mengawal agenda reformasi melalui penerapan sistem digital. Meutya menegaskan, teknologi yang terintegrasi, proses pengawasan dan pengelolaan keuangan publik dapat dimonitor secara real-time, sehingga praktik korupsi dapat diminimalisir.

"Kementerian Komdigi harus menjadi contoh. Bapak Presiden Prabowo telah berulang kali menekankan bahwa digitalisasi adalah langkah penting dalam membangun birokrasi yang bersih dan efisien. Kami siap menerjemahkan visi tersebut ke dalam program konkret," imbuhnya.