Hamas Tuduh Fatah Kerahkan Petugas ke Gaza untuk Amankan Bantuan

Gaza: Kelompok pejuang Palestina Hamas menuduh saingannya, Fatah, telah mengirim petugas keamanan ke sebelah utara Jalur Gaza. Petugas Fatah itu diduga menyamar untuk mengamankan truk bantuan kemanusiaan, lapor kementerian dalam negeri Gaza yang dikelola Hamas. 

Tuduhan Hamas langsung dibantah oleh Otoritas Palestina (PA) yang berada di Ramallah, Tepi Barat.

Seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Hamas mengatakan kepada saluran televisi TV Al-Aqsa bahwa misi pasukan Fatah tersebut diawasi Majed Faraj, kepala intelijen PA.

Hamas mengatakan sebanyak enam anggota pasukan keamanan Fatah yang menyamar dan masuk ke Gaza Utara telah ditangkap. Sementara anggota lainnya yang belum tertangkap kini masih diburu.

"Pasukan keamanan mencurigakan yang masuk kemarin dengan truk Bulan Sabit Mesir mengoordinasikan operasinya dengan pasukan pendudukan (Israel)," kata pejabat Hamas, tanpa memberikan bukti, seperti dikutip dari Malay Mail pada Senin, 1 April 2024. 

"Pernyataan kementerian dalam negeri Hamas mengenai masuknya bantuan ke Jalur Gaza tidak benar," kata seorang pejabat PA di Ramallah.

Menurut PA yang merupakan pemerintahan faksi Fatah, komentar Hamas sama sekali tidak benar. Mereka mengaku tak tertarik adu komentar dengan Hamas di tengah situasi Gaza yang semakin memburuk.

"Hal ini bisa mengalihkan perhatian dari penderitaan rakyat kami di Jalur Gaza, dan saat ini mereka sedang menghadapi pembunuhan, kelaparan dan pengungsian," kata Otoritas Palestina.

Pernyataan yang dirilis TV Al-Aqsa milik Hamas di akun Telegram mengatakan bahwa polisi dan pejuangnya diinstruksikan untuk melabeli pasukan apa pun yang memasuki Jalur Gaza tanpa koordinasi sebagai "pasukan pendudukan."

Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007, setahun setelah kemenangan besar dalam pemilu, menyusul perang saudara singkat dengan pasukan keamanan PA. Setelah pemilu tersebut, PA hanya berkuasa di Tepi Barat.

Upaya mendamaikan Hamas dan Fatah sejauh ini gagal karena masalah pembagian kekuasaan yang pelik.

Para pemimpin Hamas bersumpah bahwa segala upaya mengecualikan mereka dari pemerintahan Gaza setelah perang berakhir adalah "delusi." (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)

Baca juga:  Israel Tolak Akses Masuk Bantuan UNRWA untuk Gaza Utara