Sandiaga Targetkan 25 Juta Kunjungan Wisata ke Sumatra Barat

Padang: Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) terus mengembangkan wisata halal dan akan menjadi percontohan dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno menargetkan tingkat kunjungan wisatawan ke Sumbar tahun 2024, mencapai 25 juta orang.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno, membuka secara resmi Agenda Sumarak Ramadan 1445 Hijriah, di Masjid Raya Sumatera Barat, Sabtu sore, 23 Maret 2024.

Bazar UMKM ini diikuti ratusan stand pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang kuliner, fashion dan karya seni lainnya. Bazar ini digelar di mesjid raya karena mesjid raya Sumbar telah menjadi satu icon wisata religi dan halal di Indonesia.

"Provinsi Sumbar memiliki daya tarik dibidang kuliner karena kulinernya beragam dan memiliki rasa enak dan enak sekali. Pemerintah terus mengembangkan wisata halal di 19 kabupaten dan kota di Sumbar untuk menunjang kunjungan wisatawan," ucapnya.

Sandiaga mengapresiasi tingkat kunjungan wisata ke Sumbar tahun 2023 mencapai 15 juta orang. "Kita akan manargetkan kunjungan ke Sumbar tahun 2024 ini mencapai 25 juta orang," ujarnya.
 

Baca juga: Lebaran dan Akhir Tahun Jadi Momentum Pendongkrak Pergerakan Turis Lokal

Menurut Sandiaga, sebanyak 63 persen wisatawan yang datang ke Sumbar menyampaikan daya tarik Sumbar adalah kuliner. Hal ini harus menjadi pertimbangan untuk pengembangan pariwisata ke depan.

Menurut Menparekraf, pemangku kebijakan penting untuk mengambil langkah strategis dalam mengemas sektor pariwisata itu dengan menyandingkannya dengan branding wisata halal.

Ia berharap Sumbar bisa menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap capaian target pergerakan wisatawan secara nasional pada 2024 yang mencapai 1,25 miliar orang.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang terus di kembangkan di provinsi itu.

Apalagi, pengembangan pariwisata juga linear dengan bertambahnya lapangan kerja sehingga akan berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Pengembangan pariwisata itu menurutnya disesuaikan dengan Perda Provinsi Sumbar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, termasuk untuk kuliner.