Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mendatangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Pusat pada Sabtu sore 31 Agustus 2024.
Kunjungan ini dilakukan di tengah memanasnya isu terkait rencana muktamar tandingan yang diinisiasi oleh kubu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Muktamar tersebut akan digelar di Jakarta pada 2-3 September 2024.
Ma'ruf, yang juga mantan Rais Aam PBNU, tiba dengan menggunakan mobil bernomor polisi B 1715 ZZH. Kini, Maruf menjabat Ketua Dewan Syuro PKB berdasarkan Muktamar VI PKB di Bali.
Baca juga: Respons Muhaimin Soal Muktamar Tandingan PKB
Kehadirannya disambut oleh sejumlah pengurus teras PKB, termasuk kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.
Ma'ruf langsung masuk ke dalam kantor DPP PKB. Ia sama sekali tidak memberikan pernyataan kepada awak media.
Kunjungan Ma'ruf Amin ke kantor DPP PKB dipandang sebagai upaya untuk menenangkan situasi yang kian memanas. Namun, apa yang sebenarnya dibahas di dalam pertemuan tersebut masih menjadi tanda tanya besar, terutama di tengah ketegangan yang masih terus berlanjut.
Kronologi Konflik
Konflik di tubuh PKB mulai memanas saat Muktamar VI PKB digelar di Bali, beberapa waktu lalu. Sejumlah fungsionaris PBNU dan pendukungnya merasa tidak puas dengan hasil muktamar tersebut, yang mereka anggap cacat prosedur dan melanggar anggaran dasar serta anggaran rumah tangga (AD/ART) PKB.
Kubu ini, yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy, merencanakan muktamar tandingan yang akan digelar di Jakarta pada 2-3 September 2024.
Lukman Edy mengklaim telah menerima dukungan dari 315 pengurus cabang PKB, termasuk 168 pengurus cabang yang dipecat oleh Muhaimin menjelang Muktamar Bali.
Para pendukung muktamar tandingan ini menilai kepemimpinan Muhaimin Iskandar terlalu sentralistik dan melanggar semangat awal pembentukan PKB, terutama dalam mengurangi kewenangan Dewan Syuro.
Dukungan PBNU dan Isu Khittah 1998
Kubu PBNU yang mendukung muktamar tandingan ini berencana mengembalikan PKB ke khittah (garis perjuangan) 1998, ketika PKB pertama kali didirikan dengan dukungan penuh dari PBNU.
Mereka merasa bahwa kepemimpinan saat ini telah melenceng dari prinsip-prinsip awal yang menjadi dasar pendirian partai.
Dalam muktamar tandingan tersebut, Lukman Edy menyebutkan beberapa sosok potensial yang mungkin akan diusung sebagai ketua umum baru, termasuk Khofifah Indar Parawansa, Saifullah Yusuf, Yenny Wahid, dan Yaqut Cholil Qoumas.
Sedangkan dari kubu Muhaimin, nama-nama seperti Hanif Dhakiri, Jazilul Fawaid, Ida Fauziah, dan Abdul Halim Iskandar dianggap sebagai calon potensial.
Upaya Hukum
Selain merencanakan muktamar tandingan, kubu PBNU juga telah mengajukan langkah hukum dengan mengirim surat kepada Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. Mereka meminta agar Surat Keputusan (SK) kepengurusan PKB hasil Muktamar Bali tidak disahkan hingga konflik internal ini selesai atau ada keputusan hukum yang tetap.
Streaming