Remisi Koruptor Dinilai Bikin Publik Makin Tak Percaya Pemerintah

Jakarta: Pemberian remisi idulfitri untuk ratusan narapidana kasus korupsi disayangkan. Pemerintah dinilai memperburuk kepercayaan publik atas pemberantasan rasuah di Indonesia.

“Harusnya pemerintah fokus pada pengembalian kepercayaan publik, alih-alih sibuk menjustifikasi pemberian remisi,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 April 2024.

Menurut Praswad, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu diseret dalam pemberian remisi kepada koruptor ini. Sebab, pemberinya merupakan kementerian yang dibawahi Kepala Negara.

“Pemberian remisi lewat Kemenkumham adalah representasi dari sikap pemerintah, secara remisi dan tidak lain adalah pilihan politik dari Presiden. Terlebih, remisi dilakukan pascapenyelenggaraan pilpres,” ujar Praswad.
 

Baca juga:  Remisi Narapidana Korupsi Hilangkan Efek Jera

IM57+ Institute meyakini pemberian remisi untuk koruptor itu bermaksud. Tuduhan pelemahan dalam pemberantasan korupsi usai pengubahan undang-undang kini dinilai semakin kental.

“Pemberian remisi secara fleksibel akan semakin melengkapi berbagai bukti aktual terkait menurunnya kinerja pemberantasan korupsi yang sudah meluncur jatuh ke bawah pascarevisi UU KPK,” ucap Praswad.

Sebanyak 240 narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung mendapatkan remisi idulfitri. Salah satu orang yang mendapatkan hadiah itu, yakni mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) yang masa pemenjaraannya dikurangi sebulan.