KLH Telusuri 8 Perusahaan di Batang Toru yang Diduga Perparah Banjir

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mulai menelusuri dugaan keterlibatan delapan perusahaan yang beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara, setelah banjir besar menyeret gelondongan kayu ke permukiman warga. Pemanggilan para pelaku usaha akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bagian dari proses klarifikasi dan pengusutan penyebab banjir.

Hanif mengungkapkan kementeriannya telah mengidentifikasi sejumlah aktivitas yang patut dicermati di sepanjang kawasan Batang Toru. Melalui analisis citra satelit pascakejadian, tim menemukan keberadaan delapan entitas usaha dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, hingga pertambangan emas.

“Saya mencatat ada delapan entitas di sana, mulai dari pengusaha hutan tanaman industri, perusahaan tambang emas, kemudian perkebunan sawit. Ada delapan berdasarkan analisa citra statistik kami, berkontribusi memperparah hujan ini,“ kata Hanif, dalam keterangannya, dilansir pada Rabu, 3 Desember 2025.

Dia menjelaskan kondisi geografis Batang Toru turut membuat kawasan tersebut rawan bencana. DAS Batang Toru mengalir di antara lereng-lereng curam yang memisahkan Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Aktivitas pembukaan lahan maupun operasi industri di zona curam itu dinilai memperbesar risiko longsor dan banjir bandang ketika curah hujan meningkat.

“Ini sedang kita kaji untuk Sumatera Utara, kemudian Aceh dan Sumatera Barat. Yang terbanyak korbannya adalah Sumatera Utara di DAS Batang Toru. Nah Batang Toru ini memang DAS-nya lalu ya, jadi kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah ini ada di sisi lereng lembahnya, kemudian dia curam gini, sehingga sementara di curamnya itu ada aktivitas,” ujar dia.
 

Baca Juga:  Akses Darat Mulai Terbuka, Kemensos Genjot Distribusi Bantuan ke Aceh Tamiang

Temuan awal itu membuat KLH mempercepat proses pemeriksaan. Hanif menuturkan telah meminta unit teknis di lapangan untuk segera mengambil langkah mitigasi dan pendalaman lebih detail terhadap seluruh aktivitas usaha yang berada di jalur rawan tersebut.

“Jadi kami sedang mendalami dan saya sudah minta di Bukit Agam untuk melakukan langkah-langkah cepat,” kata dia.

Pemerintah menegaskan evaluasi terhadap kegiatan usaha di kawasan Batang Toru tidak hanya ditujukan untuk mengetahui penyebab banjir, tetapi juga untuk memastikan perbaikan tata kelola DAS di masa mendatang. 

Hanif menyebut kajian serupa juga tengah dilakukan di Aceh dan Sumatra Barat seiring meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.