Jaga Ketahanan Air, KLH Berkomitmen Percepat Pemulihan Danau

Jakarta: Pemerintah berkomitmen mempercepat pemulihan dan perlindungan ekosistem danau di Indonesia. Hal itu guna memastikan ketahanan air, pangan dan energi.

"Danau bukan sekadar bentang alam perairan, melainkan sumber kehidupan yang menopang ketahanan pangan, energi, air, pariwisata, penyerapan karbon, stabilisasi iklim mikro, serta menjadi pusat kebudayaan masyarakat," kata Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dilansir Antara, Jumat, 28 Agustus 2026.

Jumhur mengungkapkan ribuan danau kini terhimpit oleh degradasi lingkungan yang masif. Tekanan itu meliputi kerusakan daerah tangkapan air dan alih fungsi sempadan, pencemaran, serta eutrofikasi,  masifnya aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA) yang melampaui daya dukung, ledakan gulma air, invasi spesies ikan asing, hingga sedimentasi yang memicu pendangkalan parah.

Mengingat karakteristik hidrologis danau yang memiliki waktu tinggal air sangat panjang, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang lama dan pendekatan dari hulu ke hilir yang konsisten.

"Proses pemulihan danau membutuhkan waktu panjang dan menuntut pendekatan terpadu hulu-hilir yang tidak bisa ditunda lagi," ujar Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) itu.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di sela acara Indonesia Net-Zero Summit di Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026. (Metrotvnews.com)

Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH bersama pemerintah daerah kini mengoptimalkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (RPPE) pada 15 Danau Prioritas Nasional 2025-2029. Kebijakan itu difokuskan pada perbaikan mutu air, pengendalian pencemaran, penataan zonasi KJA, rehabilitasi daerah tangkapan air, pengendalian gulma, perlindungan biodiversitas endemik, serta penyelarasan tata ruang wilayah.

KLH juga memiliki tiga komitmen utama untuk kebijakan ke depan. Yakni memperkuat regulasi perlindungan ekosistem danau tingkat nasional dan daerah, memperluas kolaborasi lintas sektor dan mengarusutamakan danau ke dalam agenda air global.