Balil Respons Keluhan Pengusaha Tiongkok soal Iklim Investasi di Indonesia

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum menerima salinan surat dari Kamar Dagang Tiongkok, terkait keluhan iklim investasi di Indonesia. Meski begitu, dia sudah menerima langsung sejumlah masukan dari para pengusaha asal Tiongkok.

“Beberapa sudah komunikasi, Dubes juga sudah ngomong sama saya,” ujar Bahlil di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
 

Bahlil mengatakan pemerintah telah memberikan penjelasan, kepada para pengusaha serta Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong. Penjelasan itu termasuk terkait revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

Selain itu, pemerintah membahas penyesuaian kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Menurut Bahlil, kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan.

“RKAB ada dilakukan penyesuaian dan ndak ada masalah ya,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Kamar Dagang Tiongkok mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu berisi keluhan mengenai kondisi iklim investasi di Indonesia.

Dalam surat itu, para pengusaha mengaku menghadapi berbagai hambatan yang dinilai mengganggu keberlanjutan usaha. Mereka menyebut telah berinvestasi secara signifikan, mematuhi regulasi, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.


Ilustrasi mata uang rupiah dan dolar AS. Foto: dok MI/Susanto.

Namun, para investor menilai hambatan tidak hanya berasal dari regulasi yang semakin ketat, tetapi juga implementasi kebijakan di lapangan yang dianggap tidak konsisten dan memicu ketidakpastian bagi investor asing.

“Permasalahan ini telah sangat mengganggu kegiatan usaha normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, serta menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi Tiongkok mengenai kondisi iklim usaha dan prospek masa depan mereka di Indonesia,” tulis para pengusaha dalam surat tersebut.