Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, Kim Yo-Jong. Foto: KCTV
Adik Kim Jong-Un Sebut Pihak yang Harap Denuklirisasi Korut sebagai Orang Bodoh
Fajar Nugraha • 17 September 2026 09:59
Pyongyang: Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un yang berpengaruh mengatakan bahwa status negara tersebut sebagai pemilik senjata nuklir adalah hal yang "mutlak”.
Kim Yo-Jong menyebut mereka yang berharap adanya denuklirisasi Korea Utara sebagai "orang bodoh".
Korea Utara telah secara resmi menetapkan statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir melalui undang-undang, dengan para pemimpinnya menyatakan bahwa persenjataan nuklir negara itu bersifat permanen dan tidak dapat diubah.
Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengatakan Pyongyang memiliki 57 senjata nuklir yang "sangat kuat", sementara Seoul memperkirakan jumlahnya berkisar antara 80 hingga 120.
"Posisi Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir adalah mutlak dan tidak dapat diubah oleh apa pun," ujar Kim Yo-Jong, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Korean Central News Agency, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis 17 September 2026.
“Persenjataan nuklir Pyongyang memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah tindakan keterlaluan dari pihak-pihak nakal di dunia internasional," kata Yo-Jong.
Pernyataan Kim ini disampaikan di tengah berlangsungnya Konferensi Umum Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) di Wina; ia mengatakan bahwa "ocehan konyol yang sudah biasa" mengenai upaya denuklirisasi Korea Utara memang sudah diperkirakan sebelumnya.
"Jika mereka percaya hal itu benar-benar mungkin terjadi, maka mereka hanya akan terdengar seperti orang bodoh," ujar Yo-Jong.
"Terlepas dari bagaimana kekuatan-kekuatan yang memusuhi menyangkalnya secara retoris, kenyataan bahwa posisi nuklir DPRK telah ditetapkan secara permanen -,baik secara fisik maupun hukum,- tidak akan berubah sedikit pun," tambah Yo-Jong.
Persenjataan nuklir Korea Utara terus bertambah sejak pertemuan puncak kedua antara Kim dan Trump gagal pada tahun 2019 akibat perbedaan pendapat mengenai imbalan yang akan diterima Pyongyang sebagai ganti langkah-langkah menuju denuklirisasi.