Ekosistem Informasi yang Sehat Diperlukan untuk Lawan Hoaks

Jakarta: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya memperkuat kedaulatan informasi di era digital melalui kolaborasi pemerintah, media, dan platform digital. Hal ini guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, akurat, dan berkualitas demi mendukung stabilitas nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Ibas saat menghadiri Audiensi Kebangsaan bersama Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

"Kita ingin ada ekosistem informasi yang sehat, yang baik, karena jika setiap orang dapat mengakses berita yang tepat, yang akurat, yang adil, dan berimbang, maka sebetulnya generasi kita juga akan tumbuh kembang secara sehat," ujar Ibas dalam keterangannya, Rabu, 15 April 2026.

Ia menilai di tengah derasnya arus disinformasi dan maraknya berita hoaks di berbagai platform digital, diperlukan langkah konkret untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan biasa. 

"Tidak cukup hanya sekadar kolaborasi dengan pemerintahan, tapi mungkin diperlukan standar kualitas dari informasi yang lebih tinggi yang bisa kita lakukan bersama, dan berikutnya lagi bisa saja dari literasi digital agar masyarakat kita bisa terus paham antara benar, salah, baik, dan buruk," paparnya.

Ia menekankan peningkatan kualitas informasi harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi digital masyarakat agar mampu memilah konten secara kritis. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga optimistis bahwa kerja sama lintas sektor akan membawa hasil positif.

"Saya juga yakin sinergi antara pemerintahan, media, politik, parlemen, dan platform digital akan menciptakan ekosistem yang lebih baik," tegas dia.

Ilustrasi. Dok Medcom.id

Ibas juga menyinggung pengalaman regulasi digital yang telah dilakukan sebelumnya. Ia mengingatkan pada masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah telah membentuk Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE). Meskipun kerap menjadi perdebatan, regulasi ini dinilai memiliki fungsi penting dalam mengatur ruang digital. 

Ia menambahkan bahwa upaya tersebut selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kedaulatan digital. Tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga regulasi yang lebih ramah sekaligus protektif terhadap generasi muda.

Selain itu, lulusan S2 Nanyang Technological University (Singapura) tersebut juga menyoroti kondisi jurnalis di era digital. Ia menyampaikan tidak sedikit jurnalis menghadapi tekanan atau intimidasi dalam menjalankan tugasnya. 

"Demokrasi memang memberikan kebebasan bersuara, berkomentar, dan berpendapat, tetapi tetap harus ada aspek cover both sides agar informasi yang disampaikan tetap berimbang," kata dia.