Menkomdigi: Pandawa 24 Jam Jadi Upaya Digitalisasi Pangkas Inefisiensi Layanan Publik

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan apresiasi penuh atas langkah BPJS Kesehatan yang secara resmi meluncurkan layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (Pandawa) secara nonstop 24 jam.
 
Peluncuran inovasi digital tersebut dinilai selaras dengan transformasi pelayanan publik yang proaktif. Ia pun menyoroti inovasi layanan digital ini sangat relevan dengan tingginya penetrasi digital di Tanah Air.
 
"Sekitar 78 persen penduduk Indonesia menggunakan platform komunikasi chat. Jadi ini juga pilihan yang sangat penting. Masyarakat telah mengikuti ruang digital, maka kita yang mengikuti masyarakat, bukan masyarakat yang harus mengikuti kebijakan digital," ungkap Meutya dalam peluncuran Pandawa di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu, 15 April 2026.
 

Baca juga: Punya Bos Baru, BPJS Kesehatan Langsung Buka Layanan Pandawa 24 Jam

(BPJS Kesehatan meluncurkan layanan PANDAWA 24 Jam. Foto: Metrotvnews.com/Richard Alkhalik)
 

Tekan inefisiensi

 
Transformasi digital yang diusung oleh BPJS Kesehatan dinilai tidak sekadar untuk mempercepat respons pelayanan, melainkan menjadi pilar krusial untuk menekan angka inefisiensi. Meutya mengatakan dalam sektor kesehatan masyarakat, efisiensi yang paling krusial dan berharga adalah waktu.
 
Dalam seremoni peluncuran Pandawa 24 jam tersebut turut dilakukan juga peninjauan langsung secara virtual dengan tim sentralisasi layanan Pandawa yang beroperasi dari wilayah Yogyakarta.
 
Pada sesi interaktif tersebut salah satu petugas melaporkan tingginya antusiasme dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital tersebut. Dalam satu hari, tim Pandawa harus bersiaga melayani belasan ribu aduan peserta JKN.
 
"Kami akan memasukkan pada layanan Pandawa 16 ribu hingga 17 ribu tiket per hari," lapor tim Pandawa di Yogyakarta secara virtual.
 
Merespons tingginya antusiasme masyarakat tersebut, Meutya menekankan integrasi teknologi digital dalam pelayanan adalah kunci untuk efisiensi waktu dan layanan publik yang lebih optimal.