Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi Dinilai Wajar

Jakarta: Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi merespons penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026. Menurutnya, keputusan pemerintah sudah tepat.

"Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi. Selama ini harga BBM nonsubsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi,” kata Fahmy dalam keterangannya, Minggu, 19 April 2026.
 

Fahmy mengatakan penyesuaian harga BBM terjadi relatif lebih lambat dibanding sejumlah negara lain. Sejak Maret 2026, beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara di Eropa telah lebih dulu menyesuaikan harga BBM seiring lonjakan harga minyak mentah dunia. 

Indonesia baru melakukan penyesuaian pada pertengahan April, yang dinilai menunjukkan adanya upaya pemerintah menahan tekanan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat. 

Fahmy menjelaskan, ketika harga minyak dunia naik, maka harga BBM nonsubsidi juga semestinya ikut naik. Sebaliknya, harga bisa turun ketika harga minyak global menurun, meskipun tidak selalu proporsional.

“Ketika pemerintah sebelumnya tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi, menurut saya itu keputusan yang keliru dan sekarang dikoreksi dengan penyesuaian pada 18 April ini,” ujar Fahmy.

Fahmy menilai kebijakan ini tidak akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sebab, konsumsi BBM nonsubsidi relatif kecil dan tidak digunakan untuk sektor-sektor vital seperti distribusi kebutuhan pokok.

Menurut dia, berbeda dengan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar yang jika dinaikkan akan langsung memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM nonsubsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat,” ungkap Fahmy.

Terkait kekhawatiran adanya peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, Fahmy menilai potensi tersebut relatif kecil. Ia menilai karakteristik konsumen BBM nonsubsidi tidak mudah berpindah ke BBM dengan oktan lebih rendah.

Apalagi, pemerintah tidak menaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 yang membuat masyarakat tidak akan langsung beralih ke Pertalite. 

“Risiko itu pasti ada, tetapi kecil. Karena pengguna BBM non-subsidi umumnya pemilik mobil pribadi, bahkan mobil mewah. Mereka tidak serta-merta pindah ke BBM subsidi karena bisa berdampak pada mesin kendaraan. Apalagi harga Pertamax dan Pertamax Green juga tidak naik,” ujar Fahmy.


Ilustrasi. Foto: Dok. Media Indonesia.

Pengamat ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan, mendukung langkah pemerintah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dan tidak menaikkan BBM subsidi, Pertamax, dan Pertamax Green 95 untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Keputusan ini, kata Robert, demi mengendalikan inflasi.

“BBM nonsubsidi itu dikonsumsi masyarakat kelas atas yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi,” kata Robert.

Robert menyoroti harga BBM di Indonesia masih tergolong relatif murah dibanding negara lain, terutama untuk jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Bahkan, dalam beberapa perbandingan global, harga BBM Indonesia masih berada di bawah rata-rata harga di kawasan Asia maupun negara maju.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi melalui kebijakan yang lebih tegas. Salah satunya, dengan membatasi penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu.

“Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Robert.

Ia menambahkan, masyarakat perlu berperan dalam menjaga konsumsi energi agar tetap efisien. Selain itu, pemerintah harus memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang di lapangan.

Mengutip situs MyPertamina, harga sejumlah BBM nonsubsidi naik, di antaranya Pertamax Turbo per 18 April dibanderol Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Dexlite dibanderol Rp23.600 per liter, dari sebelumnya Rp14.200 per liter.

Penyesuaian juga terjadi pada Pertamina Dex yang saat ini Rp23.900, sebelumnya Rp14.500. Meski demikian, Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan sejumlah BBM nonsubsidi, di antaranya Pertamax dengan RON 92 yang harganya tetap di Rp12.300 dan Pertamax Green di Rp12.900, agar tetap menjadi bantalan utama bagi daya beli masyarakat di tengah tekanan global.