Senat Filipina Mulai Praperadilan Kasus Pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte

Manila: Senat Filipina memulai proses praperadilan dalam kasus pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte, yang menjadi perkembangan terbaru dalam pertarungan politik besar yang dapat menentukan kelanjutan kariernya di pemerintahan.

Dalam sidang awal yang digelar pada Kamis, 18 Juni 2026, para senator membahas berbagai persoalan prosedural dan persiapan menuju persidangan resmi yang dijadwalkan dimulai pada 6 Juli mendatang, menurut laporan media Filipina Rappler.

Melansir Anadolu, tahapan ini berlangsung setelah Dewan Perwakilan Rakyat Filipina memakzulkan Duterte pada bulan lalu.

Sesuai prosedur yang sebelumnya telah diumumkan Senat, Duterte diberikan waktu 10 hari untuk menyampaikan tanggapan resmi terhadap dakwaan pemakzulan.

Setelah itu, tim jaksa dari Dewan Perwakilan Rakyat akan memiliki waktu lima hari untuk mengajukan balasan atas tanggapan tersebut.

Duterte menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk dugaan penyalahgunaan dana publik, kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta ancaman terhadap Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., ibu negara, dan mantan ketua DPR Filipina.

Wakil presiden tersebut membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya dan menyebut upaya pemakzulan sebagai tindakan yang bermotif politik.

Kasus ini muncul di tengah memburuknya hubungan politik antara kubu Marcos dan Duterte yang sebelumnya bersekutu dalam pemilihan umum 2022.

Sejumlah analis menilai proses tersebut menjadi ujian penting bagi institusi politik Filipina sekaligus berpotensi menghambat ambisi Sara Duterte untuk maju dalam pemilihan presiden 2028.

Apabila dinyatakan bersalah oleh Senat, Duterte dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil presiden serta kehilangan hak untuk menduduki jabatan publik pada masa mendatang.