Libya Deportasi Lebih dari 117.000 Migran Ilegal dan Perketat Perbatasan

Benghazi: Otoritas Libya telah mendeportasi lebih dari 117.350 migran ilegal dari berbagai negara, dengan sekitar 100.000 warga Sudan mendaftarkan diri dalam program pemulangan sukarela, menurut pemerintah yang ditunjuk Dewan Perwakilan Rakyat Libya dan berkedudukan di Benghazi, Senin, 27 Juli 2026.

Dilansir dari Anadolu Agency, Perdana Menteri Libya Osama Hammad menyebut migrasi ilegal sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan keamanan nasional.

Ia menyerukan penguatan pengawasan perbatasan, tindakan yang lebih tegas terhadap jaringan perdagangan manusia, serta peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah.

Dalam pernyataannya, pemerintah mengatakan penerbangan kemanusiaan untuk memulangkan warga Sudan yang mengikuti program pemulangan sukarela telah mulai dilaksanakan.

Pemerintah juga mengumumkan serangkaian kebijakan baru guna memperketat pengendalian migrasi. Langkah tersebut meliputi peningkatan keamanan perbatasan, pemberlakuan aturan baru mengenai izin tinggal bagi warga negara asing, serta perpanjangan batas waktu legalisasi status pekerja asing hingga akhir 2026.

Selain itu, Libya akan memperluas kerja sama dengan organisasi internasional dalam penyelenggaraan program pemulangan sukarela bagi para migran.

Dua Pemerintahan Libya

Kebijakan baru tersebut juga mencakup deportasi segera terhadap warga asing yang dikenai pembatasan keamanan atau didiagnosis mengidap penyakit menular, peningkatan standar akomodasi bagi pekerja migran lajang, serta penguatan koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk menekan arus migrasi ilegal.

Libya saat ini masih terbagi antara dua pemerintahan yang saling bersaing. Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang dipimpin Abdul Hamid Dbeibeh dan berbasis di Tripoli menguasai wilayah barat Libya serta diakui secara internasional.

Sementara itu, pemerintahan yang ditunjuk Dewan Perwakilan Rakyat pada awal 2022 dan dipimpin Osama Hammad berkedudukan di Benghazi, mengendalikan wilayah timur dan sebagian besar wilayah selatan negara tersebut.

Selama bertahun-tahun, Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libya (UNSMIL) memfasilitasi upaya penyelesaian politik yang diharapkan bermuara pada penyelenggaraan pemilu nasional.

Warga Libya berharap proses tersebut dapat mengakhiri konflik politik dan bersenjata yang berlangsung sejak tergulingnya Muammar Gaddafi pada 2011.

Baca juga:  Perahu Migran Terbalik di Libya, 53 Orang Dinyatakan Tewas atau Hilang