Jalur Domisili SPMB Diharap Entaskan Masalah Jalur Zonasi PPDB

Ilustrasi PPDB Domisili. (MI/Andri Wijayanto)

Jalur Domisili SPMB Diharap Entaskan Masalah Jalur Zonasi PPDB

Media Indonesia • 2 February 2025 15:41

Jakarta: Sistem anyar penerimaan siswa yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi perhatian masyarakat. Karena jalur domisili pada SPMB diharapkan membawa perubahan dan lebih efektif dibandingkan sistem zonasi pada sistem sebelumnya yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sekjen PB PGRI, Dudung Abdul Qodir, mengatakan sistem domisili pada SPMB diharapkan lebih berkeadilan dan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dikeluhkan banyak masyarakat.

"Sekarang banyak orang mengontrak rumah di kota besar padahal KTP kampung. Anak yang jadi korban tidak bisa mendaftar di sekolah negeri yang terdekat. Dengan jalur domisili SPMB mereka bisa mendaftar di sekolah negeri yang terdekat dengan rumahnya atau ada yang baru pindah rumahnya," kata Dudung saat dihubungi, Minggu, 2 Februari 2025.

Ia mencontohkan ada keluarga yang KTP DKI Jakarta namun tinggal di Bogor, kini bisa mendaftar sekolah dekat rumah dengan catatan calon murid yang mendaftar memiliki kartu keluarga (KK) yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum pendaftaran SPMB.
 

Baca juga: Pemda Diminta Waspadai Celah Pelanggaran Penyelenggaraan SPMB

Namun, apabila tidak memiliki KK bisa diganti dengan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat pernyataan sudah tinggal di wilayah itu dalam satu tahun terakhir. Sehingga perlu adanya komitmen dan pengawasan agar tidak ada celah pelanggaran.

"Sekarang bisa dengan adanya rayonisasi dan macam-macam mungkin yang harus dievaluasi dengan membangun komitmen antara domisili pemda sampai ke kepala desa ini yang mungkin harus kita diskusikan bersama sehingga memudahkan," ujar dia.

Dudung mengatakan selama ini masyarakat dimanjakan dengan pilihan-pilihan sekolah yang menurut orang-orang ada sekolah yang sudah membangun citra dirinya, banyak sekolah juga yang belum begitu membangun citra dirinya sehingga masyarakat tidak mau sekolah di sekolah tertentu. 

"Saya pikir tidak salah, mereka menilai bagaimana apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, oleh guru, dan komunitas sekolah dalam membangun budaya sekolah yang bermutu," pungkasnya. (M Iqbal Al Machmudi)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Meilikhah)