Polemik Bangun Bioskop di Aceh, Fadli Zon: Perlu Adaptasi

Yogyakarta: Rencana pembangunan bioskop di Provinsi Aceh menimbulkan perdebatan. Daerah yang menerapkan syariat Islam itu dinilai perlu melakukan adaptasi perkembangan. 

"Jadi termasuk di Aceh juga memang di Aceh mungkin masih ada kendala terkait dengan qanun, tentu harus ada adaptasi," kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Yogyakarta pada Jumat, 17 Januari 2025. 

Ia lantas menyebut kawasan-kawasan maju, seperti Doha, Qatar, hingga Arab Saudi, yang juga menerapkan syariat Islam, namun memiliki bioskop. Menurut dia, keberadaan bioskop di Aceh diperlukan sebagai sebuah platform dalam menyaksikan hiburan dunia perfilman  

"Akan beda orang nonton di rumah dengan di bioskop, mulai dari kualitas sound, kualitas gambar, sensasinya juga beda. Itu kira-kira," ujarnya. 

Ia menyadari kondisi Aceh yang secara spesifik menerapkan syariat Islam. Menurut dia, perlu adanya penyesesuaian dan adaptasi pada sejumlah hal, sebagaimana negara-negara di Timur Tengah.  

Menurut dia, ekosistem perfilman nasional yang sudah perlu ditampilkan di layar-layar bioskop, khususnya di Aceh. Meskipun, ia menyadari ada platform digital yang bisa dimanfaatkan untuk menyaksikan film-film layar lebar di tempat tinggal masing-masing. 

"Kita tahulah ada yang namanya over the top, ada juga orang yang menonton di rumah-rumah dengan berbagai macam aplikasi, tapi bioskop itu tetap menjadi satu platform yang penting. Di seluruh dunia masih banyak bioskop, jadi yang kita kurang justru bioskop-bioskop itu, layar-layar itu," kata dia. 

Baca:  Menteri Kebudayaan: Modal Budaya Kita Sangat Kuat

Fadli Zon sempat menyinggung keberadaan bioskop di Provinsi Sumatra Barat yang hanya ada di Kota Padang. Masyarakat yang tinggal di Bukittinggi dan Payakumbuh, katanya, menempuh perjalanan sekitar 3 jam untuk bisa menonton bioskop. 

Pihaknya mendorong sejumlah pihak, termasuk swasta untuk mengembangkan bioskop-bioskop. Data awal Desember 2024, ada pembukaan 51 layar di 17 kabupaten/kota yang sebagian besar di Pulau Jawa. Ia mengaku sudah berkomukasi dengan kepala daerah di Aceh terkait perlunya keberadaan bioskop di luar Jawa, termasuk Provinsi Aceh. 

"Bukan tetap dibangun, saya menyarankan agar ada bioskop di sana, gitu. Ini tentu partisipasi dari swasta sangat penting. Jadi di bioskop itu selain menonton film, apalagi film-film Indonesia, juga ada kulinernya, ada mungkin tempat untuk diskusinya dan sebagainya, jadi itu satu ekosistem environment," ucapnya.