Ilustrasi. Foto: dok MI/Atet Dwi.
Jakarta: Bank Indonesia (BI) merespons data dana simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan yang berbeda dengan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BI mencatat dana simpanan pemda mencapai Rp233,97 triliun per 30 September 2025, sedangkan data yang diperoleh Kemendagri dari 546 pemda per 17 Oktober 2025 menyebutkan dana simpanan tercatat sebesar Rp215 triliun. Artinya, terdapat selisih Rp18,97 triliun dari data kedua instansi.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.
"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan," ucap Denny dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antara, Rabu, 22 Oktober 2025.
Ia pun mengatakan, data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di situs Bank Indonesia.
Kemendagri dituntut investigasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya meminta Kemendagri untuk melakukan investigasi selisih dana simpanan pemda di perbankan saat Rapat Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri.
Purbaya ingin Mendagri, yang memiliki akses ke laporan kas pemda, mencari tahu faktor yang menimbulkan perbedaan data serta jalur aliran dana tersebut. Pasalnya, bendahara negara menduga terdapat kelalaian pencatatan data oleh pemda.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan bakal menelusuri data yang dimiliki BI maupun Kemendagri.
Kemenkeu, menurut Askolani, masih mengacu pada data BI sebagai referensi. "Mesti rekonsiliasi, dua-duanya sih harus kami cek,” ujar Askolani saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Askolani pun mengatakan Purbaya telah memberikan arahan langsung kepada pemda yang mencakup empat poin utama, di antaranya imbauan untuk mengakselerasi belanja, mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga, menggunakan dana yang mengendap di bank, serta memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
(Ilustrasi Bank Indonesia. Foto: MI/Ramdani)
Gubernur Jabar datangi Kemendagri-BI
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia guna mengonfirmasi sumber data terkait dana Rp4,1 triliun
APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan mengendap sebagai deposito.
Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus menelusuri kebenaran data yang dimiliki kementerian dan bank sentral karena data tersebut menjadi polemik. "Hari ini saya (memang) sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia," kata Dedi dalam keterangannya di Bandung.
Secara internal, kata Dedi, pihaknya sudah memastikan kejelasan sumber data tersebut dengan memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait pengelolaan keuangan.
"Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong," katanya.
Menurutnya, dari data yang diterima pada periode 15 Oktober 2025, tidak ada simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. "Itu tidak ada," kata dia.
Karena itu, Dedi Mulyadi akan mendatangi Kemendagri untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemprov Jabar. Langkah selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menelusuri data yang menandai polemik tersebut.
"Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut," ujarnya.
Dedi menegaskan seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.
Streaming