Mensos Pastikan Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Tetap Bisa Jenguk Anaknya

Jakarta: Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan orang tua siswa Sekolah Rakyat boleh menjenguk anak-anaknya di asrama kapan saja. Paling penting, tidak mengganggu proses belajar mengajar.

"Ini adalah arahan langsung Presiden. Orang tua boleh menengok anaknya kapan pun ketika sedang rindu, asalkan tidak pada waktu belajar," ungkap Gus Ipul dilansir dari keterangan resmi, Kamis, 26 Juni 2025. 

Gus Ipul menekankan Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan fasilitas pendidikan dan asrama gratis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kehangatan keluarga. Menurutnya, kehadiran orang tua justru akan menjadi dukungan emosional yang penting bagi tumbuh kembang anak.

"Sekolah ini bukan untuk menjauhkan anak dari keluarganya. Justru ini tempat yang aman, layak, dan penuh kasih, di mana orangtua tetap bisa hadir secara emosional maupun fisik," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan pemerintah akan menyediakan ruang khusus untuk kunjungan orang tua. Sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan keluarga. 

"Presiden bahkan memikirkan tempat tunggu untuk para orang tua. Sekolah Rakyat harus terasa seperti rumah kedua, bukan penjara bagi anak-anak," ujarnya.
 

Baca juga: Progres Sekolah Rakyat, Gus Ipul Lapor ke Prabowo

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Penerimaan siswa dilakukan melalui seleksi berbasis data tunggal kesejahteraan sosial (DTSEN), tanpa tes akademik. 

"Yang kami cari bukan yang paling pintar, tapi yang paling membutuhkan," tegas Gus Ipul.

Sekolah Rakyat akan mulai masa orientasi pada 14 Juli 2025. "Kami ingin orang tua yakin, tenang, dan percaya bahwa anak-anaknya berada di tangan yang tepat," tutur dia.

Tahap pertama sekolah rakyat di 100 titik dijadwalkan meluncur pada tahun ajaran baru mendatang dengan 9.755 siswa. Dengan tambahan 100 titik baru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemensos menargetkan total siswa yang belajar di Sekolah Rakyat tahun ini mencapai lebih dari 20 ribu orang, didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan bukan sekadar memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas, Sekolah Rakyat adalah secercah harapan untuk keluar dari jerat kemiskinan.

"Yang lebih penting lagi (adalah) membangun harapan, semangat baru bagi orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan,” ujarnya.
 

Baca juga: Sekolah Rakyat Dimulai Juli, Gus Ipul Minta Presiden Prabowo Beri Arahan ke Guru dan Kepala Sekolah

Agus Jabo menuturkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada 2026, dan angka kemiskinan nasional di bawah lima persen pada 2029. Intervensi sosial harus berbasis data yang solid dan terverifikasi, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Saking pentingnya pangkalan data ini, Kemensos mengerahkan sekitar 34 ribu pendamping PKH untuk melakukan ground checking kepada keluarga penerima manfaat. Langkah ini untuk memperkuat akurasi data DTSEN, yang menggantikan sistem data sebelumnya yang terfragmentasi di banyak kementerian.

"Kemensos sudah melakukan ground check (melalui) pendamping PKH sekitar 34 ribu, (yang langsung) ke keluarga penerima manfaat," jelasnya.

Data Susenas 2021 menunjukkan 76 persen keluarga mengakui alasan ekonomi sebagai penyebab anak putus sekolah. Sementara data BPS 2024 menyebut 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya berpendidikan SD ke bawah. 

Indonesian Family Life Survey juga mencatat 64,46 persen anak dari keluarga miskin, akan tetap berada dalam kategori miskin di masa depan.

Kurikulum disusun dalam tiga tahap: program persiapan (fisik, mental, akademik) berbasis talent mapping, program akademik (intrakulikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler), serta penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan bahasa.

Selain tahap awal 100 titik, pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja dan 45 gedung milik pemerintah daerah.

Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 514 kabupaten/kota untuk menjangkau hingga 500 ribu anak dari keluarga miskin secara nasional.