1,1 Juta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Jawa Tengah Dinonaktifkan

Semarang: Sejumlah daerah di Jawa Tengah mengeluhkan banyaknya warga penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinonaktifkan. Berdasarkan data di Jawa Tengah capai 1,1 juta lebih dinonaktifkan.

Masing-masing daerah jumlah PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan berbeda, tetapi rata-rata jumlahnya mencapai puluhan ribu warga per daerah. Seperti Kabupaten Semarang sebanyak 21.158 warga, Demak 41.000 warga, Jepara 53.128 warga, Batang 105.000 warga, Grobogan 44.370 warga,  Blora 21.630 warga dan lainnya.

"Kami segera mengambil langkah-langkah dengan pendataan lagi, karena penonaktifan PBI BPJS Kesehatan ini dampaknya sangat besar terutama warga kurang mampu dan penderita penyakit kronis," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istichomah, Rabu, 2 Juli 2025.

Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Demak Ali Maimun bahwa data pasti berada di dinas sosial. Namun penonaktifan warga penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan ini akan cukup terasa bagi warga kurang mampu, meskipun layanan kesehatan diberikan tetap tidak akan berubah.
 

Baca: Diduga Ditelantarkan, Pasien BPJS RSUD Cibabat Cimahi Meninggal

Demikian juga Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi mengungkapkan data per Maret 2025 menunjukkan ada 374.877 warga Blora yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dan kini 21.630 di antaranya nonaktifkan, akibat proses migrasi sistem dari DTKS ke DTSEN.

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan secara keseluruhan jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan di Jawa Tengah merupakan hasil verifikasi faktual data DTSEN mencapai 1.114.421 warga dan hal itu telah disampaikan untuk ditindaklanjuti agar warga dapat mengajukan reaktivasi.

“Kami sampaikan kepada kabupaten/kota terkait, jika ada warga terhapus dari penerima bantuan iuran tetapi masih membutuhkan bantuan, terutama yang punya penyakit menahun dan perlu pemeriksaan rutin dapat diajukan diaktifkan kembali,” kata Imam Maskur.

Proses reaktivasi saat ini, ungkap Imam Maskur, sedang berlangsung di tingkat kabupaten/kota, diharapkan dapat selesai dan status kepesertaan aktif kembali pada akhir Juli 2025, penonaktifan PBI BPJS Kesehatan itu bertujuan untuk memperbaiki akurasi dan keadilan dalam pemberian bantuan.