Ilustrasi uji coba makan bergizi gratis di salah satu SD Muhammadiyah di Kabupaten Kulon Progo. Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim
Ahmad Mustaqim • 6 January 2025 22:58
Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum siap merealisasi program makan bergizi gratis (MBG). Di tengah dimulainya MBG di sejumlah daerah, Pemerintah DIY belum mematangkan sejumlah hal.
"Kami belum tau. Tapi dari sisi kami sudah menyiapkan sisi anggaran karena itu sudah tertulis tertuang dalam penyusunan APBD 2025, tapi secara teknis kami memang belum," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti pada Senin, 6 Januari 2025.
Ia mengatakan belum ada gambaran implementasi di lapangan terkait MBG tersebut. Bahkan titik-titik sasaran program belum diketahui. "Kemungkinan kami menangani karena ini juga belun jelas juga dari titik mananya, kemudian dari jumlah mengcover semuanya berapa, yang sisa ditangaini dari pusat pun berapa," kata dia.
Made mengungkapkan pemerintah daerah tetap sudah menyiapkan pos anggaran di Dinas Pendidikan. Sementara, proses persiapan yang dilakukan sembari menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
"Untuk kegiatan yang ada di daerah sementara masih ditangani langsung oleh pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional. Jadi adanya SP (satuan pelayanan) di mana di sana melibatkan TNI-Polri terlibat di dalam suplai dari bahan pangan, tapi secara teknis untuk program ini yang berkaitan dengan pusat memang kami hanya menerima saja, termasuk di DIY di mana saja jadi mungkin belum terinfokan," ucapnya.
Sementara, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah DIY, Ditya Nanaryo Aji mengatakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis untuk satuan pendidikan sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Realisasi program itu bekerjasama dengan institusi TNI di masing-asing kabupaten/kota (Kodim dan Koramil) yang bertindak selaku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jumlah siswa penerima manfaat program tersebut yakni SLB sebanyak 4.963 siswa (81 satuan pendidikan); SMA dengan 62.728 siswa (176 satuan pendidikan); dan SMK 90.475 siswa (207 satuan pendidikan).
"Pilot project yang ditunjuk langsung oleh BGN sementara berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman; SMK N 3 Wonosari, SMA Negeri 1 Wonosari, SMA Negeri 2 Sleman, dan SMK Muhammadiyah Mlati," ujarnya.