Rangkaian Diplomasi Indonesia di PBB: Dari Isu Palestina, Nuklir hingga AI

New York: Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan rangkaian aktivitas diplomasi Indonesia di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-80 di New York dalam dua hari terakhir hingga Jumat, 26 September 2025. Dalam keterangan pers virtual, Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia pada berbagai isu global, mulai dari penghapusan kemiskinan, perdamaian dunia, hingga pengendalian teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pelucutan senjata nuklir.

Menlu Sugiono mengawali laporannya dengan pertemuan dengan Ratu Máxima dari Belanda yang juga menjabat sebagai UN Secretary-General Special Advocate for Financial Health. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menekankan fokus pemerintah pada tiga hal utama: penghapusan kemiskinan, kemandirian pangan, serta peningkatan investasi di sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

“Semua itu pada akhirnya membutuhkan edukasi tentang kesehatan finansial,” ujar Menlu Sugiono.

Indonesia kemudian menghadiri pertemuan para Menlu G20 di bawah presidensi Afrika Selatan. Dalam forum itu, Indonesia menegaskan bahwa perdamaian adalah fondasi pembangunan berkelanjutan.

Menlu Sugiono menilai G20 perlu menjadi motor penggerak untuk memulihkan kepercayaan terhadap multilateralisme serta mendorong pendanaan inovatif demi pencapaian Sustainable Development Goals (SDG).

Isu Palestina juga menjadi perhatian. Dalam pertemuan tingkat menteri terkait Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Indonesia menegaskan dukungan penuh terhadap kelanjutan operasi UNRWA meski menghadapi tekanan politik dan kekurangan pendanaan. “Indonesia tetap berkomitmen memberikan dukungan finansial sesuai kemampuan, termasuk melalui mekanisme di luar jalur formal,” kata Menlu Sugiono.

Dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai AI di sektor militer dan keamanan, Indonesia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus tetap berada di bawah kendali manusia. “Manusia harus tetap menjadi master, bukan diperbudak AI,” tegasnya. Indonesia juga menekankan perlunya tata kelola multilateral yang inklusif dalam pemanfaatan AI.

Menlu Sugiono turut menyampaikan sikap Indonesia dalam peringatan International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. Ia mengingatkan bahwa keberadaan lebih dari 12 ribu hulu ledak nuklir di dunia masih menjadi ancaman kemanusiaan, apalagi dengan potensi pemanfaatan AI dalam sistem senjata. Indonesia mendorong pelaksanaan traktat non-proliferasi nuklir, pelucutan senjata, dan pengaktifan kembali konferensi pelucutan senjata multilateral.

Agenda Indonesia ditutup dengan pertemuan Menlu negara-negara BRICS yang dipimpin India. Pertemuan itu membahas reformasi organisasi multilateral, termasuk PBB, agar mampu menjawab tantangan baru seperti perubahan iklim dan perkembangan AI.

Indonesia juga menyoroti fakta bahwa hanya 15 persen target SDG yang saat ini berada di jalur pencapaian, dengan kesenjangan pembiayaan negara berkembang mencapai 4 triliun dolar AS. “BRICS memiliki kapasitas untuk membantu mobilisasi sumber daya dan komitmen politik,” ujarnya.

Menlu Sugiono menegaskan, seluruh rangkaian pertemuan ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mendorong perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan reformasi tata kelola global. “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara BRICS atas dukungan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina,” tutupnya.

Baca juga:  Berbicara di PBB, Menlu RI Tegaskan Senjata Nuklir Ancaman Serius Perdamaian