Prabowo Otak-Atik TKDN: Akhir dari Nasionalisme Ekonomi yang Kaku?

Jakarta: Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan proteksionisme Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. TKDN mewajibkan produk yang dijual atau digunakan di Indonesia—terutama dalam sektor teknologi, telekomunikasi, dan energi—memiliki persentase kandungan lokal tertentu. 

Tujuannya adalah mulia: mendorong industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Namun, dalam praktiknya, regulasi TKDN kerap dianggap terlalu kaku. Banyak pelaku industri, terutama asing, mengeluhkan bahwa pemenuhan TKDN sering menjadi hambatan investasi, menghambat inovasi, bahkan menutup akses konsumen terhadap produk-produk global. Situasi ini semakin rumit saat tekanan dagang internasional meningkat dan persaingan global makin tajam.

Kini, Presiden Prabowo Subianto mulai mengotak-atik TKDN. Ia menyebut pendekatan lama terlalu memaksa dan justru melemahkan daya saing Indonesia. 

Kebijakan ini bukan hanya soal angka dan persentase kandungan lokal, tapi juga menyangkut masa depan nasionalisme ekonomi Indonesia: apakah kita tetap mempertahankan semangat kemandirian dengan segala konsekuensinya, atau mulai bergerak ke arah yang lebih pragmatis?

Berikut sejumlah fakta kunci yang menunjukkan bagaimana Prabowo mulai merevisi TKDN, dan apa dampaknya terhadap arah ekonomi Indonesia ke depan:

1. TKDN Dianggap Kaku dan Bikin Indonesia Kalah Kompetitif

Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa aturan TKDN selama ini terlalu kaku dan membuat Indonesia tidak kompetitif dibandingkan negara lain.

“Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa, 8 April 2025.

Baca juga: 

2. Instruksi Langsung ke Menko: “Tolong Diubah Itu TKDN”

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah memberi instruksi langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk merevisi kebijakan TKDN agar lebih fleksibel dan tidak membebani industri.

“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” ujar Prabowo.

3. Klaim Tetap Nasionalis, Tapi Ingin Realistis

Meski mulai melonggarkan TKDN, Prabowo tetap menegaskan dirinya sebagai figur nasionalis. Namun ia menggarisbawahi bahwa nasionalisme harus berdiri di atas dasar realitas, bukan sekadar semangat simbolik.

“TKDN sudah lah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," tutur Prabowo Subianto.

4. Desakan AS dan Amukan Trump Soal TKDN

Langkah Prabowo tidak bisa dilepaskan dari tekanan global, terutama dari Amerika Serikat. Dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report, AS menyebut TKDN sebagai hambatan dagang utama. Laporan itu menyoroti bahwa aturan kandungan lokal Indonesia menghalangi produk teknologi informasi dan komunikasi asal AS.

Sebagai respons, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif tarif timbal balik dengan tarif dasar minimum 10?n tarif khusus hingga 32% untuk Indonesia.

"Amerika Serikat terus mendesak Indonesia agar menghapus hambatan perdagangan tersebut," tulis laporan tersebut, dikutip Metrotvnews.com, Kamis, 3 April 2024.

5. Kasus Apple dan Perubahan Sikap Pemerintah

Kasus pelarangan iPhone 16 karena belum memenuhi TKDN sempat menjadi sorotan publik. Namun setelah CEO Apple, Tim Cook, datang langsung ke Indonesia pada 17 April 2024 dan bertemu Prabowo, arah kebijakan pemerintah pun berubah.

Apple akhirnya berkomitmen untuk investasi sebesar USD 1 miliar dan memboyong mitra manufaktur mereka, Luxshare, ke Batam. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memastikan kerja sama itu telah menguntungkan Indonesia.

“Kemenperin telah menyetujui rencana investasi inovasi dari Apple untuk periode 2025-2028 dan juga telah menandatangani MoU dengan Apple untuk komitmen investasi pada periode 2023-2029,” ujar Agus.

Apakah Ini Akhir dari Nasionalisme Ekonomi yang Kaku?

Langkah Prabowo melonggarkan TKDN menandai titik balik penting dalam arah kebijakan industri Indonesia. Dari simbol nasionalisme, TKDN kini mulai diposisikan ulang sebagai alat fleksibel yang bisa disesuaikan dengan dinamika pasar global dan investasi.

Pertanyaannya: apakah ini tanda akhir dari nasionalisme ekonomi yang terlalu kaku? Atau justru awal dari bentuk baru nasionalisme yang lebih pragmatis?