Pengadilan Korea Selatan Perintahkan Presiden Yoon Dibebaskan dari Tahanan

Seoul: Pengadilan Korea Selatan (Korsel) memerintahkan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan dibebaskan dari tahanan. Pada Jumat 7 Maret 2025, pengadilan menerima permintaannya untuk membatalkan penangkapannya atas pemberlakuan darurat militer yang tidak lama.

Yoon telah ditahan di pusat penahanan di Uiwang, tepat di selatan Seoul, sejak penyidik ??menahannya dan membawanya ke sana pada 15 Januari atas tuduhan menghasut pemberontakan melalui deklarasi darurat militernya pada 3 Desember.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan bahwa mereka menyetujui permintaan Yoon pada Februari untuk membatalkan penangkapannya dan membebaskannya setelah memutuskan bahwa dakwaan pada 26 Januari atas tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan penahanannya diperpanjang, telah terjadi beberapa jam setelah masa penahanan awal telah berakhir.

“Periode penahanan awal 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk ditinjau apakah akan mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga batas waktu penahanan Yoon menjadi sekitar pukul 9.00 pagi, 26 Januari, sedangkan jaksa mendakwanya sesaat sebelum pukul 7.00 malam hari itu,” menurut pengadilan, seperti dikutip Yonhap.

Pengadilan juga berpihak pada Yoon dalam mempertanyakan legalitas penyelidikan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi atas dugaan pemberontakannya, yang berada di luar cakupan penyelidikannya.

Jaksa telah membantah bahwa dakwaan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang ditentukan, karena hukum acara pidana menyatakan bahwa dakwaan tersebut harus dihitung dalam hari, bukan menit dan jam, seperti yang diklaim oleh tim hukum Yoon.

Kedua belah pihak juga berbeda pendapat tentang apakah presiden kemungkinan akan menghancurkan bukti.

Jika dibebaskan, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik. "Keputusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk menyetujui pembatalan penangkapan menegaskan bahwa supremasi hukum masih berlaku di negara ini," kata tim hukum Yoon dalam sebuah pernyataan.

"Sekarang bola ada di tangan jaksa penuntut. Jaksa penuntut harus segera memerintahkan pembebasan presiden,” imbuh tim hukum.

Tim mencatat bahwa hukum acara pidana mengharuskan presiden ditahan selama tujuh hari yang diizinkan bagi jaksa penuntut untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan, tetapi dalam kasus penangguhan penangkapan, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan bahwa banding langsung tidak konstitusional.

Kantor kepresidenan menyambut baik keputusan pengadilan tersebut. "Kantor kepresidenan, bersama dengan rakyat, menantikan presiden segera kembali bertugas," katanya dalam sebuah pernyataan.

Reaksi partai

Partai-partai politik yang bersaing menunjukkan reaksi yang beragam. "Kami menyambut baik, bersama dengan rakyat, bahwa pengadilan membuat keputusan yang bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hati nurani," kata Kwon Young-se, pemimpin sementara Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, dalam sebuah konferensi pers.

"Kami berharap Mahkamah Konstitusi juga akan membuat putusan yang adil dan jujur ??berdasarkan nilai-nilai konstitusional," imbuhnya, merujuk pada putusan pengadilan yang akan segera dijatuhkan atas pemakzulan Yoon, yang akan berujung pada pemecatannya dari jabatan atau pemulihan jabatannya.

Oposisi utama Partai Demokrat (DP) menyatakan kemarahan atas "pembebasan pemimpin pemberontakan" dan menyerukan banding segera oleh jaksa penuntut.

Ketua DP Lee Jae-myung juga mengintensifkan kritiknya terhadap putusan tersebut, dengan menyatakan bahwa kesalahan dalam perhitungan jaksa penuntut tidak meniadakan fakta bahwa Yoon melanggar Konstitusi.

"Kesalahan perhitungan oleh jaksa penuntut tidak menghapus fakta bahwa kudeta militer yang tidak konstitusional mengganggu tatanan konstitusional," kata Lee kepada wartawan.

Lebih lanjut Lee mengatakan bahwa selain kesalahan perhitungan jaksa penuntut tentang masa penahanan, tampaknya tidak ada masalah signifikan lain yang ditemukan.

Aktivis sipil yang telah berunjuk rasa selama berbulan-bulan untuk mendukung atau menentang pemakzulan Yoon juga berbeda dalam tanggapan mereka.

Pendukung Yoon bersorak di luar Mahkamah Konstitusi dan mulai menuju kediaman resmi presiden di pusat kota Seoul.

Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif, sebuah kelompok anti-Yoon, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar jaksa segera mengajukan banding untuk "memperbaiki keputusan hukum yang salah dan menegakkan keadilan hukum yang benar."