Pentagon Resmi Terima Jet Mewah dari Qatar untuk Trump

Washington: Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) pada Rabu secara resmi menerima pesawat mewah Boeing 747 milik keluarga kerajaan Qatar, yang disebut-sebut akan digunakan Presiden Donald Trump sebagai Air Force One yang baru. Keputusan ini langsung memicu kekhawatiran etika dan keamanan nasional di kalangan anggota parlemen, terutama dari Partai Demokrat.

"Menhan telah menerima pesawat Boeing 747 dari Qatar sesuai dengan semua peraturan federal yang berlaku," kata juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, dalam pernyataan resminya, seperti dikutip Al Monitor, Kamis 22 Mei 2025. 

Ia menambahkan bahwa Departemen Pertahanan akan memastikan pesawat tersebut memenuhi seluruh standar keamanan dan operasional yang dibutuhkan untuk mengangkut Presiden AS.

Hadiah atau Pelanggaran Etika?

Jet jumbo tersebut diketahui tidak akan dibiayai dari dana pajak warga AS, melainkan merupakan tawaran dari keluarga kerajaan Qatar yang sebelumnya dilaporkan telah disampaikan langsung kepada Trump. Namun, pengamat dan legislator mempertanyakan legalitasnya.

Hukum AS melarang pejabat federal menerima hadiah dari kepala negara asing senilai lebih dari USD480 tanpa persetujuan Kongres, sesuai dengan Emoluments Clause dalam Konstitusi AS.

“Ini bukan hanya soal protokol, ini menyangkut integritas sistem pemerintahan dan keamanan nasional,” kata Senator Chris Murphy dari Connecticut, yang bersama sejumlah rekan Demokrat progresif mencoba memblokir penjualan senjata senilai USD1,9 miliar ke Qatar menyusul rencana penerimaan jet tersebut.

Para ahli juga menyoroti risiko keamanan tinggi dalam penggunaan jet sipil bekas sebagai pesawat kepresidenan, yang seharusnya memiliki sistem komunikasi terenkripsi serta perlindungan militer terhadap serangan rudal atau serangan siber. Proses modifikasi tersebut juga disebut berisiko besar jika tidak dilakukan secara menyeluruh dan transparan.

Pejabat Angkatan Udara AS menyampaikan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa mereka telah diperintahkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk memulai proses retrofit pesawat. Namun, rincian kontrak dan rencana modifikasinya tetap diklasifikasikan.

Menteri Luar Negeri AS sekaligus Penasihat Keamanan Nasional, Marco Rubio, membela keputusan tersebut dalam sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Ia menyatakan pesawat itu dipilih setelah berdiskusi dengan Boeing mengenai opsi pesawat siap pakai yang tersedia secara global.

“Mereka mengidentifikasi pesawat milik Qatar sebagai salah satu opsi potensial,” ujar Rubio, merujuk laporan CNN sebelumnya. Ia juga mengisyaratkan bahwa pesawat milik UEA sempat masuk daftar pertimbangan.

Pada 2018, Angkatan Udara AS telah mengontrak Boeing untuk mengganti dua unit Air Force One, namun proyek tersebut mengalami penundaan, yang dilaporkan membuat Trump frustrasi. Jet dari Qatar kini menjadi alternatif sementara atau bahkan permanen yang kontroversial.

Proyek ini berlangsung di tengah sorotan terhadap hubungan dekat Trump dengan negara-negara Teluk, termasuk investasi besar dari UEA dalam perusahaan kripto senilai USD2 miliar yang dikelola anak-anak Trump.


(Muhammad Reyhansyah)