BGN Tata Skema Insentif bagi Mitra SPPG

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) terus menata insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini dilakukan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimanfaatkan secara efisien dan tepat guna.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan penataan tersebut untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dalam Program MBG dikonversikan secara optimal menjadi makanan yang bergizi dan berkualitas bagi penerima manfaat, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas bagi mitra.

"Intinya adalah efisiensi, sehingga di dalamnya lebih adil dan proporsional. Yang jelas kita ingin bahwa setiap APBN, anggaran itu dikelola dengan benar, dikonversi menjadi MBG dengan benar," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 6 Oktober 2026.

Sudaryono menjelaskan, skema insentif perlu dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat, serta besaran investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing mitra. Dengan demikian, tidak terjadi pembayaran yang berlebihan ketika kapasitas penerima manfaat suatu dapur tidak sebanding dengan besaran insentif yang diterima.

"Dengan insentif Rp2.000, ini artinya ada jaminan keuntungan. Tidak bisa untung besar, tetapi tidak rugi. Tidak bisa untung besar sekali, tidak boleh," kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, karakter MBG berbeda dengan kegiatan usaha yang mengandalkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Program ini merupakan layanan rutin dengan aktivitas yang berlangsung setiap hari, sehingga keberlanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan kemitraan.

"MBG ini kalau semacam kegiatan, utilitas. Itu rutin, harian, tetapi kemudian pengembalian atau untungnya tidak besar," ujar Sudaryono.

Kepala BGN Sudaryono. Foto: Antara.

Ia menegaskan, BGN tetap menghargai investasi yang telah dikeluarkan para mitra untuk mendukung penyelenggaraan MBG. Namun, hubungan kemitraan harus berjalan dalam koridor yang sehat dan berkeadilan, sehingga kepentingan mitra tetap diperhatikan tanpa mengesampingkan tanggung jawab negara dalam mengelola uang publik.

"Saya sebagai kepala badan, saya berkomitmen, kita berlaku adil. Intinya mitra ini adalah mitra. Dia sudah keluar biaya, dia sudah bangun dapur. Kami pastikan bahwa kami memperlakukan mitra itu sebagai mitra, cuma memang itu tadi, tidak bisa, tidak mungkin rugi, tetapi tidak bisa untung besar-besaran," ungkap Sudaryono.

Selain aspek pembiayaan, BGN tengah menata data penerima manfaat untuk memastikan pelayanan MBG benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, agar jumlah makanan yang disiapkan oleh SPPG sesuai dengan jumlah penerima yang sebenarnya.

"Kita ingin betul-betul by name, by address (berdasarkan nama dan alamat) itu betul-betul benar. Kenapa? Karena kita mau tracing (lacak), si Hasan, Budi, Ali, Siti (penerima manfaat) sebelum diberi MBG sama setelah diberi MBG itu perkembangannya bagaimana," ujar Sudaryono.

Ia menegaskan, pembenahan sistem dan data memang membutuhkan proses serta menghadirkan kompleksitas tersendiri. Namun, langkah tersebut merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola MBG agar program dapat berjalan semakin tepat sasaran.