Tanpa Sekat Status, IDI Ingatkan Hak Pasien Setara di Rumah Sakit

Jakarta: Memiliki kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanyalah langkah awal. Lebih dari sekadar angka kepesertaan yang terus bertambah, esensi utama sistem kesehatan adalah memastikan setiap warga mendapatkan pertolongan medis yang cepat, ramah, dan setara saat jatuh sakit.

"JKN bukan sekadar sistem kepesertaan atau mekanisme pembiayaan. Esensinya adalah memastikan masyarakat memperoleh perlindungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari manfaat nyata yang diterima pasien," kata Ketua Bidang Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Cashtry Meher, di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Di tengah pesatnya digitalisasi layanan melalui aplikasi Mobile JKN, Cashtry mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang tetap membuka pintu pendaftaran langsung di fasilitas kesehatan hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP.

Kebijakan ini dinilai sangat krusial agar transformasi digital tidak justru menyulitkan kelompok rentan, seperti warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, maupun pasien penyakit kronis yang memiliki keterbatasan akses gawai.

"Teknologi seharusnya memperpendek jarak antara masyarakat dan pelayanan kesehatan, bukan menciptakan hambatan baru. Digitalisasi harus mempermudah pasien, tanpa menghilangkan akses langsung bagi mereka yang membutuhkan," jelasnya.

Menghapus Sekat di Ruang Perawatan

Cashtry juga menyambut baik komitmen pemerintah yang meminta rumah sakit tidak membedakan perlakuan antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum, sekaligus memangkas waktu antrean yang kerap melelahkan pasien.

Baginya, standar profesi medis memandang setiap manusia yang datang berobat dengan kacamata yang sama, yakni berdasar pada urgensi medis, bukan metode pembayarannya.


Ketua Bidang Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Cashtry Meher, saat memeriksa warga. Dokumentasi/ istimewa.

"Pasien datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, bukan untuk dinilai berdasarkan cara pembiayaannya. Kesetaraan pelayanan harus menjadi budaya di seluruh fasilitas kesehatan," tegas Cashtry.

Agar pengalaman berobat masyarakat semakin nyaman, kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan di balik layar. Ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, ruang perawatan, obat-obatan, hingga alur rujukan yang ringkas menjadi kunci agar pasien tidak tertahan birokrasi.

Dari sisi dukungan negara, perencanaan anggaran kesehatan juga diharapkan terus berpihak pada kebutuhan riil di lapangan. Pada 2027, anggaran program prioritas transformasi kesehatan tercatat sebesar Rp115,9 triliun, menyesuaikan dari Rp128,6 triliun pada 2026.

Sementara pagu belanja pusat Kementerian Kesehatan yang disetujui Komisi IX DPR berada di kisaran Rp102,12 triliun, disertai usulan tambahan Rp28,36 triliun untuk revitalisasi rumah sakit, layanan lanjutan, obat, dan vaksin.

Cashtry memandang dinamika anggaran tersebut perlu dikawal bersama agar investasi kesehatan benar-benar bermuara pada penguatan fasilitas dan kenyamanan pasien, didukung sinergi erat antara BPJS Kesehatan, pemerintah, rumah sakit, dan tenaga medis.

"Sistem kesehatan yang baik bukan hanya sistem yang mampu menerima banyak peserta, tetapi sistem yang mampu memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, pada waktu yang dibutuhkan. Di situlah sesungguhnya kualitas JKN diuji," ujarnya.