Habibie Democracy Forum 2026: Demokrasi Tak Cukup Hanya Lewat Pemilu

The Habibie Center menggelar Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 pada 3-4 November 2026 (Foto:Dok.Ist)

Habibie Democracy Forum 2026: Demokrasi Tak Cukup Hanya Lewat Pemilu

Rosa Anggreati • 5 November 2026 13:06

Jakarta: The Habibie Center kembali menggelar Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 pada 3-4 November 2026 dengan mengangkat tema besar “Kepemimpinan Transformatif untuk Demokrasi yang Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan”. Memasuki penyelenggaraan tahun keempat, forum ini menjadi agenda puncak peringatan ulang tahun ke-27 The Habibie Center, sekaligus ruang untuk membahas tantangan demokrasi Indonesia dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjawabnya.

Dalam sambutan pembuka Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, mengingatkan bahwa demokrasi merupakan proses yang terus berkembang dan membutuhkan perhatian serta pemeliharaan secara berkelanjutan. Menurutnya, prinsip-prinsip dasar demokrasi harus tetap dijaga meskipun penerapannya perlu menyesuaikan perubahan zaman.

“Demokrasi itu adalah satu living thing. Jadi harus kita sesuaikan biarpun prinsip-prinsip dipertahankan. Ada prinsip yang non-negotiable,” ujar Ilham.

Ia juga menekankan pentingnya kebebasan pers sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Ilham menjelaskan bahwa keputusan Presiden B.J. Habibie untuk membuka ruang kebebasan pers di masa reformasi 1998 didasari oleh keyakinan bahwa informasi yang lengkap dan berkualitas merupakan kebutuhan penting bagi pemimpin dalam mengambil keputusan.

“Sebagai pimpinan, kita harus mempunyai informasi selengkapnya, selengkap-lengkapnya agar supaya kita bisa membuat keputusan yang sebaik-baiknya. Tanpa itu bagaimana caranya?” katanya.

Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, dalam sambutannya menyoroti pentingnya membangun sistem demokrasi yang kuat melalui institusi dan mekanisme yang saling menopang. Di sisi lain, pemimpin perlu mampu menerima suara yang berbeda tanpa memandangnya sebagai ancaman terhadap kekuasaan atau kepemimpinannya.

“Jadi pemimpin yang kupingnya tidak cepat panas, tidak sensitif, tidak akan menganggap bahwa suara-suara kritis itu adalah ancaman,” kata Dewi.

Lebih lanjut, Dewi mengatakan penguatan pilar-pilar demokrasi menjadi penting agar keberlangsungan sistem tidak bergantung pada satu pemimpin atau satu institusi saja. “Yang harus kita bangun adalah pilar-pilar yang kokoh, multiple engine, sehingga kalau satu gagal, yang lainnya bisa bergerak kembali,” ucapnya.

Dalam Pidato Kebangsaan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti hubungan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala. Demokrasi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.

“Demokrasi tidak boleh berhenti pada hak rakyat untuk memilih dan dipilih, yaitu pemilu lima tahunan. Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat, kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” ujar Puan.

Puan turut mengangkat perubahan lanskap kekuasaan di tengah perkembangan teknologi digital. “Siapa yang menguasai data, algoritma, platform, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital yang semakin menentukan persepsi dan arah kehidupan masyarakat? Siapa yang memperoleh manfaat ekonominya? Siapa yang dapat mengawasi keputusan algoritmanya?” katanya.

Puan menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya warisan kepemimpinan yang melampaui masa jabatan. “Kepemimpinan selalu berakhir bersamaan dengan masa jabatan. Kepemimpinan menjadi abadi melalui legasi yang ditinggalkannya,” kata dia.
 


Setelah Pidato Kebangsaan, forum dilanjutkan dengan diskusi panel yang membahas berbagai persoalan yang mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Panel menghadirkan Dadan Umar Daihani, Tenaga Ahli Profesional Bidang Sumber Daya Alam Lemhannas RI; Umar Juoro, Anggota Dewan Penasihat The Habibie Center; serta Valina Singka Subekti, Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Diskusi dimoderatori oleh jurnalis Andini Effendi.

Pembahasan mencakup prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan pers, hubungan antara demokrasi politik dan ekonomi, serta kebutuhan untuk memperkuat meritokrasi dan kredibilitas institusi. Para panelis juga menyoroti tantangan dalam menjaga integritas pemilu, praktik politik uang, politik dinasti, pendidikan politik, dan pentingnya memastikan partisipasi yang inklusif. Sesi pertama ditutup dengan refleksi oleh Jan Senkyr, Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung Indonesia.


Demokrasi di Era Digital dan Tantangan Kecerdasan Buatan


Sesi kedua Habibie Democracy Forum 2026 mengangkat tema “Kolaborasi Kepemimpinan Transformatif untuk Demokrasi Digital yang Inklusif”. Sesi ini diawali dengan sambutan pembuka oleh Direktur Eksekutif The Habibie Center, Nadia Sofia Habibie. 

Dalam sambutannya, Nadia menyoroti perubahan ruang digital yang kini menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, serta membangun kepercayaan. Ia menekankan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) perlu diimbangi dengan penguatan institusi demokrasi, perlindungan hak warga, dan akuntabilitas.

“Teknologi saja tidak cukup. Inovasi membutuhkan pondasi yang kokoh, yaitu institusi yang kredibel, hukum yang berlaku sama bagi semua, dan warga yang bebas dan berdaya,” ujar Nadia.

Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan mengenai AI tidak cukup berhenti pada kemampuan teknologi tersebut, tetapi harus mencakup siapa yang mengendalikan pengembangannya, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana pertanggungjawabannya dijalankan. 

“Manusia harus tetap menjadi pusatnya. Setiap keputusan harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi negara, tetapi juga bagi platform teknologi,” ujarnya.

Sesi kemudian dilanjutkan dengan pidato kunci oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Suparno. Ia membahas tantangan demokrasi di tengah perubahan lanskap politik global dan perkembangan ruang digital yang telah mengubah pola mobilisasi politik dan interaksi masyarakat, serta menghadirkan tantangan bagi partai politik dalam mengolah aspirasi publik menjadi agenda kebijakan.

“Partai politik harus mampu mengubah percakapan digital menjadi sebuah dialog yang substantif dan menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan publik yang terukur,” kata Eddy. 

Ia juga menekankan pentingnya membedakan penataan ruang digital dari pembatasan kebebasan berekspresi. “Penataan bukanlah pembatasan, Ibu Bapak. Keduanya merupakan hal yang sangat berbeda,” tambahnya.

Setelah pidato kunci, diskusi berlanjut dengan pemaparan hasil riset oleh tiga narasumber. Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet, memaparkan temuan mengenai hak digital, keamanan, dan kualitas demokrasi berdasarkan rangkaian diskusi bersama kelompok muda. Ia menjelaskan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari serangan digital, disinformasi, keterbatasan akses, perundungan berbasis gender di ruang digital, hingga praktik buzzer dan polarisasi.

“Ketika berbicara soal demokrasi digital, orang muda menghubungkan tiga faktor: hak digital, keamanan, dan kualitas demokrasi,” jelas Nenden. Ia juga menyampaikan pentingnya memperkuat literasi digital, memastikan akses yang setara, serta menyediakan mekanisme perlindungan dan penanganan bagi korban kekerasan di ruang digital.

Berikutnya, Heroik Muttaqin Pratama, Direktur Eksekutif Perludem, memaparkan hasil riset mengenai penggunaan AI dalam Pemilu 2024. Riset tersebut menyoroti pemanfaatan AI dalam kegiatan kampanye, penjangkauan pemilih, serta produksi konten sintetis yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Menurut Heroik, perkembangan tersebut belum diimbangi kerangka kelembagaan dan regulasi yang memadai.

“Riset yang baru kami publikasikan dua bulan lalu ini berangkat dari keresahan pesatnya penggunaan AI pada Pemilu 2024 yang tidak ditopang oleh kerangka institusi dan regulasi yang memadai,” ungkap Heroik. Ia mendorong adanya kewajiban pelabelan konten kampanye berbasis AI serta transparansi platform digital melalui penyediaan pustaka iklan yang memuat informasi sponsor, biaya, dan penggunaan AI.

Pemaparan ketiga disampaikan oleh Tri Luthfi Nugroho, Head of Advisory Think Policy, yang membahas evaluasi transformasi digital Indonesia selama periode 2014–2024. Ia menyoroti kesenjangan akses dan kualitas infrastruktur digital, perlindungan data pribadi, serta kecenderungan transformasi digital yang masih berfokus pada pengembangan aplikasi tanpa disertai perubahan proses birokrasi dan sistem pendukung.

“Transformasi digital sering diartikan sebatas ‘membuat aplikasi baru’, namun cara kerja, birokrasi, dan sistem di belakangnya tidak berubah,” jelas Tri. Ia menekankan bahwa regulasi dan kebijakan digital perlu disusun secara adaptif, berbasis bukti, dan inklusif.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari empat panelis, yaitu Madina Nusrat dari Redaksi Harian Kompas; Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works; Ravio Patra, Indonesia Country Director Westminster Foundation for Democracy; serta Firman Noor, Senior Associate Fellow The Habibie Center. Jalannya diskusi dipandu oleh Putri Ayuningtyas.


Demokrasi Ekonomi melalui Transisi Energi


Sesi ketiga dari Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 mengangkat tema “Kepemimpinan Nasional Transformatif untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi melalui Transisi Energi”. Sesi ini menyoroti pentingnya kepemimpinan nasional dalam memastikan transisi energi berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan ekonomi, keadilan sosial, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan lingkungan.

Sesi dibuka oleh Mohammad Hasan Ansori selaku Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Habibie Democracy Forum. Dalam sambutannya, Ansori menekankan bahwa transisi energi perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda transformasi nasional, bukan semata-mata perubahan teknologi atau proyek sektoral.

“Pertanyaan yang lebih mendasar adalah untuk siapa transisi energi itu dilakukan, siapa yang mengendalikan prosesnya, siapa yang memperoleh manfaatnya, dan siapa yang menanggung biayanya?” ujar Ansori.

Ia juga menekankan bahwa energi bersih perlu disertai tata kelola yang bersih, rendah korupsi, dan mampu memperluas partisipasi masyarakat. Menurutnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan transformatif yang tidak hanya menjalankan kebijakan yang sudah ada, tetapi juga mampu mengevaluasi apakah kebijakan tersebut masih memadai untuk menjawab perubahan zaman.

Sesi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Akmal Malik, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Akmal membahas peran pemerintah dan kepemimpinan nasional dalam mengarahkan transisi energi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Pembahasan ini menempatkan koordinasi kebijakan dan peran pemerintah sebagai bagian penting dalam memastikan agenda transisi energi dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam sesi pidato kunci, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangannya mengenai hubungan antara perubahan iklim, transisi energi, pembangunan ekonomi, dan perlindungan pekerja. Ia menekankan bahwa pekerja perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan karena memahami proses produksi serta risiko yang dihadapi di lingkungan kerja.

“Pekerja harus hadir sejak perencanaan, bukan baru dipanggil ketika keputusan sudah diambil,” ujar Jumhur.

Menurutnya, arah perubahan kebijakan energi perlu menghubungkan ketahanan energi dengan kesempatan kerja, kelestarian lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan demikian, transisi energi tidak hanya menjadi agenda perubahan sumber energi, tetapi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembicara berikutnya, Alexander Irwan, Direktur Regional Ford Foundation Indonesia, membahas dimensi keadilan dalam transisi energi. Ia menyoroti bahwa krisis iklim tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut ketimpangan dampak yang dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

“Krisis iklim itu juga adalah krisis keadilan pada akarnya,” ungkap Alexander.
 
Pembahasan tersebut menegaskan pentingnya memastikan kelompok masyarakat yang paling terdampak memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Transisi energi perlu memperhitungkan distribusi manfaat dan beban, termasuk bagi masyarakat lokal dan kelompok yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam.

Erina Mursanti, Deputy CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), dalam paparannya membahas keterkaitan transisi energi dengan demokrasi ekonomi. Ia menekankan bahwa perubahan menuju energi bersih tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan manfaat ekonomi. Hal tersebut membutuhkan kebijakan yang memperhatikan akses masyarakat, distribusi manfaat, serta keterlibatan berbagai kelompok dalam proses transisi.

“Transisi energi dapat berjalan menuju demokrasi ekonomi, tapi tidak otomatis,” jelas Erina.

M. Arief Virgy, Peneliti The Habibie Center, memaparkan potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.686 GW dan peluang penciptaan sekitar 7,2 juta lapangan kerja hijau (green jobs). Ia menekankan bahwa besarnya potensi tersebut perlu diikuti dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan dan pengelolaan energi agar transisi energi memperoleh legitimasi sosial. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain independensi institusi daerah, hambatan prosedural dalam partisipasi masyarakat, serta terbatasnya keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga think tank daerah dalam pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Rangkaian paparan yang disampaikan menempatkan transisi energi sebagai agenda yang melampaui persoalan teknologi dan infrastruktur. Kepemimpinan nasional, tata kelola yang akuntabel, partisipasi masyarakat, perlindungan pekerja, serta pemerataan manfaat menjadi unsur penting dalam memastikan transisi energi turut memperkuat demokrasi ekonomi Indonesia.

Rangkaian HDF 2026 dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimoderatori oleh Irvan T. Harja, Program Manager & Research Lead, Program JETCA The Habibie Center. Diskusi menghadirkan empat panelis, yaitu Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional; Ruddy Gobel, Senior Policy Advisor Centre for Policy Development; Anita Wahid dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR); serta Sapto Nugroho, Direktur Eksekutif IBEKA.

Diskusi membahas bagaimana transisi energi dapat menjadi fondasi bagi ekonomi hijau sekaligus memperkuat demokrasi ekonomi. Para panelis menyoroti sejumlah aspek, mulai dari perencanaan kebijakan energi, akses masyarakat terhadap sumber daya energi, partisipasi publik, hingga perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan proyek transisi energi.

Dalam sesi tanya jawab, diskusi turut membahas perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak proyek transisi energi, integrasi prinsip transisi berkeadilan dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP), serta kebutuhan inovasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Para panelis juga menyoroti pentingnya akses energi yang adil, transparansi, dan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak.

Diskusi panel menegaskan bahwa transisi energi berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh pilihan teknologi dan ketersediaan sumber energi, tetapi juga oleh proses pengambilan keputusan, distribusi manfaat dan risiko, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Setelah diskusi panel, Julia Novrita, Direktur Program dan Pengembangan The Habibie Center, menyampaikan refleksi penutup mengenai hubungan demokrasi ekonomi dan transisi energi. Ia menekankan bahwa demokrasi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga dengan pembagian akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan. Keberhasilan transisi energi, menurutnya, perlu diarahkan pada pemerataan lapangan kerja, perlindungan kelompok rentan, serta investasi pada kapasitas masyarakat, kepemimpinan lokal, dan institusi demokrasi.

(Rosa Anggreati)