Kemenhub Perketat Pengawasan Keselamatan Kapal Jelang Nataru

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat pengawasan keselamatan melalui uji petik kelaiklautan kapal penumpang. Foto: Dok. Kemenhub.

Kemenhub Perketat Pengawasan Keselamatan Kapal Jelang Nataru

Naufal Zuhdi • 15 November 2026 20:39

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat pengawasan keselamatan melalui uji petik kelaiklautan kapal penumpang di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Langkah ini sebagai persiapan menghadapi Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

“Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat mayor, kami tidak akan ragu merekomendasikan agar kapal tidak diizinkan berlayar sampai ketidaksesuaian tersebut diperbaiki. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, dikutip dari siaran pers di Jakarta, dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 15 November 2026.
 


Kegiatan uji petik yang berlangsung pada 12–14 November 2026 ini dilaksanakan oleh tim pemeriksa Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama KSOP Kelas II Tanjungpinang terhadap Kapal OCEANNA 175 dan Kapal SABUK NUSANTARA 36. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah ketidaksesuaian mayor sehingga kedua kapal tersebut direkomendasikan tidak diizinkan berlayar hingga seluruh persyaratan keselamatan dipenuhi dan diverifikasi ulang.


Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat pengawasan keselamatan melalui uji petik kelaiklautan kapal penumpang. Foto: Dok. Kemenhub.

Sementara itu, untuk temuan yang bersifat minor, operator diberikan batas waktu penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026. Samsuddin menekankan bahwa aturan tegas ini berlaku bagi seluruh kapal tanpa terkecuali guna mengutamakan keselamatan penumpang dan awak kapal.

Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang, Stephanus Risdiyanto, menambahkan bahwa kegiatan ini mengacu pada Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 demi mencegah terulangnya insiden kecelakaan transportasi laut. Pihaknya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan operator agar seluruh rekomendasi perbaikan segera ditindaklanjuti.

(Fachri Audhia Hafiez)