MPR Pastikan Syarat Cawapres Terpenuhi

Wakil Ketua MPR sekaligus Koordinator Tim Verifikasi Calon Cawapres, Lestari Moerdijat (Rerie). Foto: Istimewa.

MPR Pastikan Syarat Cawapres Terpenuhi

Anggi Tondi Martaon • 17 November 2026 18:00

Jakarta: Tim verifikasi calon wakil presiden MPR akan memastikan seluruh persyaratan calon wakil presiden (cawapres) terpenuhi sebelum pemilihan dalam sidang paripurna. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada konstitusi, undang-undang, dan tata tertib MPR.

Wakil Ketua MPR sekaligus Koordinator Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan seluruh tahapan verifikasi harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kandidat memenuhi persyaratan sebelum dipilih MPR.

"Dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, dan Tata Tertib MPR. Tim verifikasi akan menjalankan tugas sesuai ketentuan tersebut. Seluruh tahapan akan dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebelum pemilihan yang akan dilakukan dalam sidang paripurna oleh MPR," kata Rerie dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 17 November 2026.
 


Dalam pelaksanaannya, tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan sekaligus kebenaran dokumen persyaratan dari kedua calon wakil presiden. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 137 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Dengan demikian, ruang lingkup pemeriksaan tidak hanya mencakup keberadaan dokumen yang diserahkan, tetapi juga kebenaran dokumen tersebut. Tata tertib MPR menggunakan istilah verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, tanpa membaginya secara khusus menjadi tahapan verifikasi administratif dan faktual.

Tim juga dapat membentuk tim ahli untuk membantu proses pemeriksaan. Masa kerja verifikasi paling lama tujuh hari sejak Presiden menyerahkan kelengkapan persyaratan kedua calon.

Setelah pemeriksaan selesai, tim wajib menyampaikan hasil kerjanya dalam Rapat Gabungan. Apabila ditemukan persyaratan yang belum lengkap, calon dapat melengkapinya melalui mekanisme perbaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Tata Tertib MPR.


Ilustrasi Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: Metrotvnews.com/Fachri.

Laporan hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Pimpinan MPR untuk menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 139 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Adapun persyaratan calon wakil presiden merujuk pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beserta perubahannya. Ketentuan tersebut mencakup persyaratan kewarganegaraan, rekam jejak hukum, kesehatan jasmani dan rohani, pendidikan, hingga batas usia atau pengalaman jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong juga memiliki dasar konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

(Anggi Tondi)