Presiden Jokowi Diminta Tak Ikut Campur dalam Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo diminta tidak ikut campur dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab keikutsertaan Kepala Negara bisa menimbulkan kemunduran demokrasi.

"Bagaiman demokrasi di Amerika mati itu salah satunya adalah diadakannya aturan main demokratis," kata Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto dalam telekonferensi, Minggu (14/5/2023). 

Wija menilai Jokowi saat ini terlalu ikut campur dalam Pemilu 2024. Sikap itu dinilai salah besar.

"Kita melihat hari-hari ini presiden mengabaikan aturan main demokratis," ujar Wija.

Keikutcampuran Presiden dalam Pemilu 2024 juga tidak bisa dipungkiri. Bahkan, Jokowi dinilai melakukannya secara terang-terangan.

Wija mencontohkan saat Jokowi mengundang enam pimpinan partai ke istana beberapa waktu lalu. Saat itu, Partai NasDem tidak diajak bergabung.

Jokowi mengeklaim pertemuan itu berisikan partai koalisi. Wija menilai kelompok itu bukan koalisi pemerintahan karena tidak ada NasDem di dalamnya.

"Kalau koalisi yang mendukung dia sebagai presiden maka seharusnya di sana ada NasDem di sana, tapi kan enggak ada NasDem, berarti koalisi ini adalah koalisi untuk pemilu 2024 dan seterusnya," ujar Wija.

Tindakan Jokowi ini dinilai tengah membahayakan demokrasi. Kepala Negara seharusnya tidak ikut campur dalam Pemilu yang akan digelar pada tahun depan.

"Pertanyaannya apakah sah seorang presiden yang masih menjabat itu kemudian pekerjaannya justru bukan yang diamanatkan konstitusi, untuk bekerja mengawal dijalankannya demokrasi, pemilu yang adil, yang jujur dan adil," ujar Wija.

Karenanya, Jokowi disarankan berhenti mengatur pencalonan presiden. Kepala Negara tidak boleh memihak kelompok tertentu.

"Bahwa presiden seharusnya netral dalam Pemilu," tutur Wija.